Zulhan Hanafiah, Keuchik Gampong Jeulingke Periode 2026-2032. [Foto: Dokpri/HO]DIALEKSIS.COM | Soki - Zulhan Hanafiah, S.Kom, berdiri di halaman sebuah rumah sederhana di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, pada pertengahan Februari lalu. Di hadapannya, Wali Kota Banda Aceh menyerahkan bantuan rumah layak huni dari dana zakat kepada seorang warga. Dalam rilis resmi Pemerintah Kota Banda Aceh, nama Zulhan disebut sebagai Keuchik Gampong Jeulingke menandai babak baru kepemimpinannya di gampong itu.
Momentum tersebut datang hanya beberapa hari setelah ia resmi dilantik bersama 32 keuchik lainnya hasil Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) serentak Kota Banda Aceh periode 2026 - 2032. Pelantikan berlangsung pada 7 Februari 2026. Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal dalam kesempatan itu menegaskan bahwa keuchik adalah ujung tombak pelayanan publik di tingkat gampong dan harus bekerja dengan integritas serta tata kelola yang transparan.
Bagi Zulhan, pelantikan itu bukan sekadar seremoni administratif. Ia memulai masa jabatan dalam suasana gampong yang baru saja melewati kontestasi politik yang cukup dinamis.
Jeulingke termasuk gampong yang harus menjalani pemungutan suara ulang. Pada Pilchiksung serentak 7 Desember 2025, partisipasi pemilih tidak memenuhi ketentuan kuorum. Sesuai Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis Pilchiksung, pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah lebih satu dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap.
Karena syarat tersebut tak terpenuhi, pemilihan dijadwalkan ulang dan digelar pada 11 Januari 2026. Pemilihan ulang itu akhirnya menghasilkan keuchik terpilih, yang kemudian dilantik awal Februari.
Namun prosesnya tidak sepenuhnya mulus. Pada hari pemungutan suara ulang, terjadi insiden di salah satu tempat pemungutan suara (TPS). Sebuah kotak suara dilaporkan rusak setelah disiram cairan kimia oleh orang tak dikenal. Kotak yang dirusak disebut milik salah satu calon, yakni Zulhan Hanafiah. Camat Syiah Kuala membenarkan kejadian tersebut dan menyebut pemungutan suara sempat tertunda sekitar 50 menit sebelum kotak diganti. Panitia kemudian memperpanjang waktu pencoblosan agar hak pilih warga tetap terakomodasi.
Insiden itu sempat memicu kekhawatiran, tetapi proses demokrasi di tingkat gampong tetap dilanjutkan hingga tuntas. Pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) menegaskan bahwa tahapan berjalan sesuai aturan.
Sebelum namanya tercatat sebagai keuchik, Zulhan dikenal sebagai Kepala Dusun Rawa Sakti di Gampong Jeulingke. Namanya tercantum dalam struktur pemerintahan gampong pada laman resmi Jeulingke. Dalam sejumlah kegiatan sosial-keagamaan di tingkat dusun, ia kerap tampil sebagai penggerak.
Pada April 2025, misalnya, ia hadir dalam kegiatan Halal Bi Halal dan peusijuk calon jemaah haji di Dusun Rawa Sakti. Dalam kesempatan itu, ia berharap kegiatan silaturahmi dapat menjadi ruang mempererat hubungan antarwarga dan digelar secara rutin. Beberapa bulan kemudian, namanya juga disebut dalam kegiatan Safari Subuh di Masjid Jamik Al Wustha Jeulingke, yang antara lain mengangkat isu pembangunan rumah bagi kaum dhuafa.
Jejak sebagai kepala dusun memberi Zulhan pengalaman administratif sekaligus kedekatan sosial dengan warga. Ia tidak datang sebagai figur yang sepenuhnya baru di gampong. Dalam konteks pemerintahan desa di Aceh, kepala dusun memiliki peran penting sebagai penghubung antara warga dan pemerintah gampong. Pengalaman itu menjadi modal sosial ketika ia maju sebagai calon keuchik.
Tahapan Pilchiksung Jeulingke sebelumnya juga diwarnai polemik administratif. Salah satu bakal calon sempat memprotes panitia pemilihan karena merasa nilai pengalaman sebagai penjabat (Pj) keuchik tidak diakomodasi secara setara dalam proses perangkingan. Polemik itu kemudian ditanggapi DPMG Banda Aceh yang menegaskan bahwa pengalaman sebagai Pj keuchik harus diperlakukan setara dengan keuchik definitif dalam penilaian. Pemerintah kota bahkan menerbitkan surat edaran untuk memperjelas ketentuan tersebut.
Meskipun polemik tidak secara langsung menyasar Zulhan, dinamika itu menggambarkan ketatnya persaingan dan sensitivitas proses seleksi di tingkat gampong. Pilchiksung bukan sekadar ajang memilih pemimpin administratif, melainkan juga arena perebutan legitimasi sosial di tengah masyarakat.
Beberapa hari setelah dilantik, Zulhan menggelar syukuran dan doa bersama di kawasan Perumnas Jeulingke. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Afdhal menekankan pentingnya musyawarah dan gotong royong sebagai fondasi pembangunan gampong.
Zulhan dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah kota dan masyarakat. Ia menyatakan komitmen untuk menjalankan amanah dengan mengedepankan kepentingan warga serta memperkuat program pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Isu pelayanan publik dan pengelolaan dana gampong menjadi sorotan utama pada awal masa jabatannya. Pesan wali kota saat pelantikan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi garis kebijakan yang harus dipegang setiap keuchik, termasuk di Jeulingke.
Program rumah layak huni berbasis dana zakat yang disalurkan melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh menjadi salah satu contoh kolaborasi antara pemerintah kota dan gampong. Dalam rilis resmi, Zulhan mengapresiasi program tersebut sebagai bukti bahwa dana zakat dapat kembali kepada masyarakat yang berhak dan tepat sasaran.
Jeulingke bukan gampong terpencil. Letaknya di Kecamatan Syiah Kuala, kawasan yang berkembang sebagai wilayah pendidikan dan permukiman di Banda Aceh. Dinamika sosialnya lebih kompleks dibanding gampong agraris di pinggiran kota. Persoalan administrasi kependudukan, pelayanan publik, hingga pengelolaan lingkungan menjadi tantangan tersendiri.
Sebagai keuchik dengan latar belakang pendidikan sarjana komputer, Zulhan berpotensi mendorong penguatan sistem administrasi berbasis digital di tingkat gampong. Meski belum ada pernyataan resmi terkait agenda digitalisasi layanan, keberadaan portal resmi gampong dan publikasi informasi layanan menunjukkan bahwa Jeulingke telah memanfaatkan kanal daring untuk transparansi.
Kantor Keuchik Gampong Jeulingke beralamat di Jalan Mesjid Lorong Jeumpa Nomor 7. Jam pelayanan publik tercantum secara terbuka di laman resmi gampong sebuah praktik yang mencerminkan komitmen keterbukaan informasi.
Meski namanya kini tercatat sebagai pemimpin gampong, data biografis pribadi Zulhan relatif terbatas dalam sumber resmi yang tersedia untuk publik. Informasi seperti tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan rinci, maupun pengalaman profesional di luar pemerintahan gampong belum banyak dipublikasikan.
Dalam konteks pemberitaan lokal, ia lebih dikenal melalui kiprah sosial dan aktivitas administratif di tingkat dusun serta proses Pilchiksung yang mengantarkannya ke kursi keuchik.
Kontestasi politik di tingkat gampong kerap menyisakan polarisasi kecil di tengah warga. Tantangan awal Zulhan adalah merajut kembali kohesi sosial pascapemilihan. Syukuran dan doa bersama yang digelar setelah pelantikan bisa dibaca sebagai simbol rekonsiliasi upaya membangun kembali rasa kebersamaan setelah kompetisi.
Dalam struktur sosial Aceh, keuchik bukan hanya pejabat administratif, tetapi juga figur yang memegang otoritas moral dan sosial. Ia berperan dalam penyelesaian sengketa adat, fasilitator musyawarah, hingga penjaga harmoni warga.
Masa jabatan 2026–2032 memberi waktu enam tahun bagi Zulhan untuk membuktikan kepemimpinannya. Dari pengalaman sebagai kepala dusun hingga kini memimpin seluruh gampong, jalur kariernya mencerminkan pola regenerasi internal dari struktur bawah ke pucuk pimpinan.
Apakah ia mampu menjawab tantangan gampong perkotaan yang kian kompleks, menjaga integritas tata kelola dana desa, dan merawat kohesi sosial pascakontestasi, akan menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinannya.
Untuk sementara, nama Zulhan Hanafiah telah tercatat dalam daftar keuchik Jeulingke. Seperti pemimpin gampong lainnya di Banda Aceh, ia memulai langkah dengan mandat warga dan sorotan publik yang mengiringi. [arn]
Sebelumnya
