UMKM Aceh Utara Berharap Bangkit dari Banpres Rp18,6 Miliar

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Muammar, pedagang kecil di Kampung Blang Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, menaruh harapan besar pada Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha mikro terdampak banjir. Pemilik kios kecil di depan sekolah dasar itu telah mengetahui namanya masuk dalam daftar penerima.

Bagi Muammar, bantuan tersebut bukan sekadar tambahan uang, melainkan kesempatan untuk menghidupkan kembali usaha setelah bencana. Modal menjadi kebutuhan utama agar kios dan usaha fotokopinya dapat kembali berkembang.

“Bagi kami, itu sangat luar biasa, sangat bagus. Membantu menambah sedikit modal setelah bencana. Cuma, harapannya jangan hanya nama yang keluar, tetapi uangnya tidak keluar,” kata Muammar.

Selain modal, ia berharap pemerintah juga memberikan dukungan berupa peralatan usaha, terutama mesin fotokopi yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonominya.

“Bagi kami, yang pertama adalah modal. Terutama modal yang banyak, jangan sedikit. Selain modal, bantuan alat juga,” ujarnya.

Muammar juga berharap penerimaan Banpres tidak berdampak terhadap penilaian desil kesejahteraan keluarganya sehingga mengurangi peluang memperoleh bantuan sosial lain yang masih dibutuhkan.

“Kami sangat membutuhkan bantuan itu. Jangan karena mendapat bantuan ini, desilnya menjadi sembilan ke atas,” katanya.

Rp18,6 Miliar Disiapkan untuk 6.203 UMKM

Harapan Muammar menjadi gambaran kebutuhan ribuan pelaku usaha mikro di Aceh Utara yang berupaya bangkit setelah banjir. Pada tahap pertama, pemerintah mengalokasikan Banpres untuk 6.203 pelaku usaha dengan nilai Rp3 juta bagi setiap penerima yang memenuhi persyaratan. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp18.609.000.000.

Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana merupakan bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro memulihkan kegiatan ekonomi melalui dukungan modal pemulihan usaha.

Dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Jakarta, Rabu (28/10/2026), Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan pemerintah menerima 173.600 data usulan calon penerima dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Setelah verifikasi dan pembersihan data, sebanyak 112.849 calon penerima dinyatakan valid dan sedang diproses untuk penyaluran. Dari jumlah tersebut, 70.296 calon penerima berasal dari Aceh.

Bantuan Rp3 juta per penerima dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan usaha, seperti kompor, blender, dan peralatan produksi lainnya. Pemerintah memprioritaskan pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses pembiayaan perbankan.

Proses verifikasi juga menemukan sejumlah persoalan, mulai dari ketidaksesuaian data kependudukan hingga sekitar 23 ribu calon penerima yang tercatat sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah menyiapkan kebijakan tersendiri bagi pelaku usaha yang telah mengakses pembiayaan perbankan.

Kementerian UMKM turut melanjutkan pendataan tahap kedua bersama dinas terkait di tiga provinsi dengan batas penyampaian usulan pada 2 November 2026. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan terealisasi sebelum Desember 2026.

Negara Hadir melalui Dukungan Anggaran dan Pemulihan Usaha

Besarnya alokasi bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemulihan ekonomi masyarakat berjalan seiring dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyebut Kementerian Keuangan telah menyalurkan Rp618 miliar dari pengajuan anggaran program UMKM sebesar Rp622 miliar.

Anggaran tersebut merupakan dukungan kepada kementerian terkait untuk menjalankan program pemulihan, bukan dana yang seluruhnya telah diterima lngsung oleh pelaku usaha.

Dukungan tersebut juga sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028. Dalam dokumen perencanaan itu, pemulihan UMKM diarahkan melalui bantuan peralatan, restrukturisasi kredit, kemudahan akses pembiayaan, serta penguatan pemasaran.

Khusus Aceh, sasaran fasilitasi pemulihan mencakup 285.033 UMKM, 84 koperasi, dan 15.501 pedagang pasar. Angka tersebut merupakan target program pemulihan secara luas, bukan jumlah penerima Banpres.

Dengan demikian, Banpres menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam agenda pemulihan ekonomi masyarakat. Bantuan modal, dukungan peralatan, akses pembiayaan, dan penguatan pasar diharapkan saling melengkapi agar usaha masyarakat tidak hanya kembali beroperasi, tetapi juga memiliki daya tahan lebih baik.

Selain dukungan anggaran, pemerintah menyiapkan pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit. Program ini mencakup bantuan pengurusan legalitas, akses pembiayaan, penyediaan bahan baku dan peralatan, tempat usaha, hingga perluasan pasar.

Di Desa Meuria, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, tenaga pendamping Klinik UMKM Bangkit pada Selasa (27/10/2026) membantu pelaku usaha mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan membuat akun SAPA UMKM. Kepala Desa Meuria, Dhiauddin, mengapresiasi pendampingan tersebut. 

“Alhamdulillah, seluruh penerima Bantuan Presiden di Desa Meuria sudah mendaftar NIB dan akun SAPA UMKM. Ini merupakan langkah penting karena para pelaku UMKM kita sudah mulai beralih dari usaha informal menjadi usaha formal,” ujarnya.

Sejumlah pelaku usaha kerap menghadapi kendala administrasi, terutama ketika lupa nama pengguna dan kata sandi akun Online Single Submission (OSS). Pemulihan akses membutuhkan konfirmasi melalui surat elektronik dari kementerian terkait sehingga prosesnya dapat berlangsung beberapa hari.

Pendampingan tersebut menjadi bagian penting agar persoalan administrasi tidak menghambat tahapan berikutnya. Kelengkapan identitas dan legalitas usaha juga membantu memastikan proses bantuan berjalan sesuai ketentuan.

Bagi Muammar, berbagai program pemulihan itu pada akhirnya harus bermuara pada kepastian bantuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia berharap modal dan peralatan yang dibutuhkan segera tersedia agar usahanya kembali berkembang.

“Harapannya, dananya cepat keluar, Pak,” tuturnya.

Alokasi Rp18,6 miliar untuk 6.203 pelaku usaha di Aceh Utara menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam pemulihan ekonomi pascabencana. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan. Ketepatan penerima, kelancaran pencairan, dan manfaat nyata bagi keberlangsungan usaha menjadi ukuran penting agar harapan seperti yang disampaikan Muammar benar-benar terwujud. [*]