DIALEKSIS.COM | Dialog - Pada hari Kamis, 22 September 2022, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah menyampaikan pendapat mereka terhadap nota keuangan dan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA-P) Tahun Anggaran 2022.

Diantara beberapa poin yang disampaikan, Banggar DPR Aceh meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk dapat mengevaluasi dan mengganti beberapa kepala dinas yang kinerjanya dianggap lemah, tak berprofesional, realisasi anggaran rendah, dan sumber daya yang lemah. Diantara pihak yang dituding oleh Banggar DPR Aceh ialah Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ungkapan Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagaimana dikutip dari Serambinews.com yang mengatakan bahwa realisasi anggaran APBA 2021 saat ini merupakan pencapaian yang relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena tidak ada APBA-P, bahkan bila ada APBA-P biasanya realisasi bisa mencapai di atas 90 persen.

Ungkapan Gubernur Aceh Nova Iriansyah ini kemudian dituding hanya mencari pembenaran semata. Sebelumnya, dari media ini, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal mengatakan, berdalih pada APBA-P merupakan sikap buang badan atau sikap tak mau bertanggung jawab.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan TV Monitor P2K APBA 2021, realisasi anggaran Pemerintah Aceh per 14 Desember 2021 sudah mencapai 71 persen. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagaimana dilansir dari Serambinews.com mengatakan, dibandingkan tahun sebelumnya, capaian realisasi tahun ini relatif lebih baik karena tak ada APBA-P. Namun, bila ada APBA-P, biasanya realisasi itu bisa mencapai di atas angka 90 persen.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal mengatakan, berdalih pada APBA-P merupakan sikap buang badan atau sikap tak mau bertanggung jawab.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Dosen Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr. Syukriy Abdullah, S.E, M.Si ahli akuntansi nasional mengatakan, usulan untuk mengajukan rancangan APBA-P jika mengikuti aturan Perundang-undangan jadwalnya sudah lewat.