Senin, 16 November 2026
Beranda / /

  • IDeAS: Qanun RTRW, Minerba, Migas dan Kesehatan Perlu Pengawasan Publik
    Polkum | 5 bulan lalu
    IDeAS: Qanun RTRW, Minerba, Migas dan Kesehatan Perlu Pengawasan Publik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Aceh Society (IDeAS) menyoroti kinerja fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait sejumlah Rancangan Qanun (Raqan) strategis yang telah masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2026.

  • 50,5 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis, Menkes: 96% Kurang Aktivitas Fisik
    Nasional | 1 tahun lalu
    50,5 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis, Menkes: 96% Kurang Aktivitas Fisik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian bersejarah dengan lebih dari 50,5 juta peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan di seluruh Indonesia. 

  • MPPDN 2.0 Percepat Digitalisasi Layanan Publik, Perizinan Tenaga Kesehatan Kini Lebih Mudah
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    MPPDN 2.0 Percepat Digitalisasi Layanan Publik, Perizinan Tenaga Kesehatan Kini Lebih Mudah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus mempercepat transformasi digital layanan publik melalui peluncuran Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) 2.0, sebagai bagian dari strategi besar Government Technology (GovTech) Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyebut platform ini sebagai solusi atas tantangan lama digitalisasi layanan publik yang selama ini terpecah-pecah.

  • Bunda Illiza: Banda Aceh Perkuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Demi Kesehatan Publik
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Bunda Illiza: Banda Aceh Perkuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Demi Kesehatan Publik

  • PTUN Nyatakan Hasil Audit Program JKN-BPJS Kesehatan Terbuka untuk Publik
    Aceh | 3 tahun lalu
    PTUN Nyatakan Hasil Audit Program JKN-BPJS Kesehatan Terbuka untuk Publik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terbuka untuk Publik.