Ketua IDI Wilayah Aceh, dr. Muntadar, Sp.B., Subsp.Ped(K). Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tingginya kasus stroke di Aceh menjadi perhatian serius Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh. Organisasi profesi dokter itu menilai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah menjadi langkah penting untuk memperkuat layanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak harus selalu dirujuk ke rumah sakit di ibu kota provinsi.
Ketua IDI Wilayah Aceh, dr. Muntadar, Sp.B., Subsp.Ped(K), mengatakan pelayanan kesehatan di Aceh mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, pemerataan fasilitas dan kemampuan rumah sakit di kabupaten/kota masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya, tidak semua tindakan medis dapat dilakukan di setiap rumah sakit karena kemampuan layanan sangat bergantung pada ketersediaan dokter spesialis, peralatan medis, serta fasilitas penunjang yang dimiliki masing-masing rumah sakit.
"Masih ada tindakan atau layanan yang bisa kita layani di Aceh, tetapi ada juga yang belum dapat dilakukan karena membutuhkan fasilitas dan teknologi yang lebih maju," ujar dr. Muntadar kepada media dialeksis.com, 1 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, saat ini layanan kesehatan dengan fasilitas yang lebih lengkap masih terpusat di beberapa rumah sakit rujukan, seperti RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, rumah sakit di Sigli, serta rumah sakit di Meulaboh. Sementara itu, sebagian besar rumah sakit daerah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana untuk menangani kasus-kasus tertentu.
IDI Aceh berharap peningkatan fasilitas rumah sakit daerah dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor kesehatan di Aceh.
Dengan pemerataan layanan dan penguatan kapasitas rumah sakit, penanganan pasien stroke maupun penyakit kritis lainnya diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan merata di seluruh wilayah Aceh.
"Rumah sakit di daerah masih memiliki keterbatasan fasilitas. Sementara di rumah sakit rujukan, pelayanan sudah jauh lebih baik. Meski demikian, ada juga beberapa fasilitas yang dimiliki rumah sakit lain tetapi belum tersedia di tempat kita," katanya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan tersendiri mengingat jumlah penderita stroke di Aceh tergolong tinggi. Penyakit ini membutuhkan penanganan cepat karena keterlambatan pelayanan dapat meningkatkan risiko kecacatan hingga kematian.
"Kasus stroke di Aceh cukup banyak. Karena itu, penguatan layanan kesehatan dan pemerataan fasilitas menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat bisa memperoleh penanganan yang cepat dan optimal," ujarnya.
Ia menilai peningkatan kualitas rumah sakit daerah perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari penyediaan alat kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis, hingga pemerataan dokter spesialis. Dengan demikian, layanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih mudah diakses tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit rujukan.
Selain persoalan fasilitas, dr. Muntadar juga menyoroti pembiayaan layanan kesehatan. Ia mengapresiasi peran BPJS Kesehatan yang telah menanggung sebagian besar pelayanan bagi pasien stroke. Meski demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah layanan maupun teknologi medis yang belum seluruhnya masuk dalam cakupan pembiayaan.
"Pelayanan yang sudah masuk dalam skema BPJS tentu sangat membantu masyarakat. Harapannya, ke depan semakin banyak layanan yang dapat diakomodasi sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin luas," pungkasnya.
Sebelumnya
.jpeg)