Presiden Prabowo saat kunjungan Idul Fitri 1447 H di Tamiang. Presiden menyebutkan pemulihan paskabencana Aceh hampir 100 persen menuai kritikan. (Foto/ Thejurnal.id)
DIALEKSIS.COM| Indept- Bagaikan tertusuk ke relung hati, perih merintih bertindih. Itulah perasaan yang dialami para korban bencana Aceh, ketika “ayah” orang nomor satu di Pertiwi menyebutkan pemulihan bencana Aceh hampir 100 persen.
Ada kekecewaan. Disaat sebagian rakyat bertahan hidup tertatih tatih setelah sumber penghidupan dan kediaman mereka luluh lantak diterjang banjir bandang, pemulihanya lamban, justru ada “pembisik” yang mempengaruhi Presiden untuk menyiram cuka di atas luka korban.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh berjalan sangat cepat. Hingga kini, menurutnya, pemulihan di Aceh sudah hampir 100 persen.
"Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah hampir 100 persen ya," kata Prabowo usai shalat Id di Masjid Darussalam, Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (21/3/2026), dikutip dari Kompas TV. Pemulihan Pascabencana Prabowo mengatakan, di Aceh sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di dalam tenda.
Pernyataan yang sangat menusuk ke relung hati menambah sayatan luka. Faktanya di lapangan sangat jauh seperti yang disampaikan Presiden. Di seluruh penjuru Aceh yang terkena bencana, masih sangat banyak rakyatnya menderita. Masih banyak yang bernaung melawan dinginnya malam dan panasnya terik matahari di bawah tenda.
Spontan pernyataan Presiden memunculkan reaksi dari berbagai kalangan, bukan hanya dari para korban bencana, namun dari mereka yang peduli dengan keadaan korban, karena yang disampaikan presiden tidak sesuai fakta di lapangan.
Banyak yang menantang Presiden Prabowo untuk dibawa turun ke lapangan, agar melihat langsung bagaimana penderitaan para korban yang sudah 4 bulan bencana namun hidup dalam ketidakpastian.
Dialeksis.com menuliskan Sebagian suara jeritan hati para korban yang menderita karena lambanya pemerintah. Ini Sebagian kecil catatan suara dari mereka di dera prahara bencana.
Pembohongan Publik.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, menilai klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemulihan bencana di Aceh hampir mencapai 100 persen dan warga tidak lagi tinggal di tenda pengungsian sebagai bentuk pembohongan publik.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana terdiri atas sejumlah organisasi, yakni Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), serta KontraS Aceh.
Melalui juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Alfian menegaskan, bahwa klaim tersebut bukan sekadar kesalahan teknis akibat informasi yang tidak utuh. Tetapi juga sebagai upaya sistematis pemerintah untuk membangun narasi keberhasilan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Klaim Presiden Prabowo tentang pemulihan bencana di Aceh hampir 100 persen dan warga tidak lagi di tenda adalah upaya sistemis pemerintahan Prabowo membohongi dan mempertegas ketidakmampuan pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir dan longsor di Aceh,” ujar Alfian dalam keterangan kepada media, Senin (23/3/2026).
Menurut Alfian, pola penyampaian informasi yang dinilai menyesatkan itu sudah berlangsung sejak awal bencana terjadi di wilayah Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Mulai dari klaim kemampuan penanganan bencana hingga pernyataan terbaru terkait kondisi pemulihan di Aceh.
Koalisi ini menilai, klaim tersebut bukan karena Presiden tidak mendapatkan informasi utuh, melainkan bagian dari upaya menutupi narasi ‘kesuksesan’ penanganan bencana yang sudah terlanjur dibangun oleh rezimnya.
“Pola itu akan terus terjadi ke depan meskipun realitasnya selalu jauh dari kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. Struktur pemerintahan bergerak bersama-sama menyiapkan dan membuat narasi kepada publik luas bahwa kondisi di Aceh hampir pulih 100 persen,” tegasnya.
Koalisi Sipil juga menyoroti adanya dugaan rekayasa kondisi di lapangan saat kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang dalam rangka Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mereka mengklaim masyarakat diminta keluar dari tenda pengungsian dan terjadi pembongkaran tenda agar situasi terlihat seolah-olah telah pulih.
“Penyambutan Prabowo di Aceh Tamiang tersebut cukup jelas, alih-alih mempercepat pembangunan hunian sementara untuk menyambut lebaran sebagai mana janji pemerintah, pengurus negara malah memaksa masyarakat korban keluar dari tenda pengungsian,” jelas Alfian.
Sementara hunian sementara belum merata didapatkan oleh masyarakat korban. Tindakan seperti itu sangat merugikan masyarakat korban. Padahal, hingga kini kondisi di lapangan masih banyak korban bencana yang belum kembali ke rumah, belum mendapatkan hunian sementara, serta masih bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi terbatas.
Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah juga masih mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Kondisi tersebut memaksa sebagian siswa untuk belajar di tenda darurat atau di bangunan sekolah yang rusak.
Koalisi juga mengkritik kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Satuan Tugas Pemantauan DPR RI di Aceh. Mereka menilai keberadaan satgas tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan pascabencana Aceh.
“Kami perlu mempertegas bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang belum dapat kembali ke rumahnya, belum mendapatkan hunian sementara, dan masih banyak masyarakat yang tinggal seadanya di tenda-tenda pengungsian,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan bencana ekologis di Sumatra ini sebagai bencana nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Penetapan bencana nasional masih sangat relevan untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ekologis Sumatra yang sedang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” pungkasnya.
Jeritan Hati Para Korban
Di seluruh penjuru Aceh, para korban tersayat luka yang mendalam ketika mendengarkan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan pemulihan Aceh pasca banjir dan longsor sudah 100. Pernyataan itu menjadi pembahasan serius.
“Kata pak Prabowo sudah 100 persen pemulihan. Kami tak tahu dimananya 100 persen. Karena lumpur rumah dari hari terkena musibah hingga sekarang, kami masih menangani sendiri. Pemerintah tak hadir,” kata Teungku Mustafa, 47 tahun, salah seorang warga di Krueng Mane, Aceh Utara, Minggu 22 Maret 2026.
“Coba lihat beberapa kamar masih berlumpur. Kami belum bisa membersihkan semua,” ujarnya lagi, seperti dilansir atjehwatch.com.
Sementara itu, Yudhi Kurniawan, 34 tahun, korban banjir lainnya di Krueng Geukuh, Aceh Utara, juga menyesalkan adanya statemen dari Prabowo soal pemulihan hamper 100 persen.
“Seharusnya masih banyak persoalan yang tersisa. Rumah rumah warga di Aceh masih banyak berlumpur karena memang harus mengandalkan diri sendiri. Kemudian sawah sawah juga masih rusak sehingga warga tak bisa mencari rezeki,” ujar dia.
Demikian juga disampaikan beberapa warga Kala Segi Bintang, Aceh Tengah yang perkampunganya rusak parah, rumah penduduk hancur berkeping dihajar bebatuan kayu berlumpur. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan Huntara.
Demikian dengan Kawasan Linge, Aceh Tengah, persoalan huntara juga masih menjadi persoalan. Menurut Sertalia, warga di sana, masih banyak para korban yang kehilangan segala galanya, sampai lebaran ini tidak jelas kapan huntara akan didapatkan.
Bukan hanya di Aceh Tengah, Biruen, Aceh Utara. Di Kawasan Tamiang dan daerah lainya yang terkena bencana persoalan ‘ derita diatas derita’’ masih dirasakan para korban. Hidup mereka dalam ketidakpastian, apalagi ada diantara mereka yang sudah mendapatkan huntara.
Namun ada sebagian dari mereka huntara dan jadup juga belum jelas kapan akan diterima. Untuk jadup saja masih banyak persoalan dilapangan, bagaimana nantinya dalam memperbaiki sumber penghidupan yang hancur lebur. Kapan negera mampu memperbaikinya?
Tantang Presiden
Mewakili jeritan hati rakyat juga diungkapkan Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Tengku Raja Aulia Habibie. Dia menantang Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung ke lokasi banjir tanpa protokoler.
Tantangan itu disampaikan menyusul pernyataan pemerintah yang menyebutkan tidak ada lagi pengungsi di Aceh. Habibie menilai klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut ribuan warga masih bertahan di tenda pengungsian di sejumlah daerah.
“Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Ribuan warga hingga hari ini masih tinggal di tenda dan belum mendapatkan tempat tinggal yang layak,” kata Habibie, Ahad, 22 Maret 2026.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data BNPB per 19 Maret 2026, masih terdapat sekitar 5.000 hingga 6.000 jiwa yang berada di pengungsian. Mereka tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Timur.
Menurutnya, para pengungsi belum dapat kembali ke rumah karena mengalami kerusakan berat serta belum tersedianya hunian sementara yang layak dan merata. Habibie juga menyoroti kondisi warga selama Ramadan. Ia menyebut banyak pengungsi masih kekurangan kebutuhan dasar dan menjalani ibadah puasa dalam keterbatasan.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Idulfitri yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru dirasakan dengan penderitaan oleh masyarakat yang masih tinggal di tenda,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah yang dinilai lebih banyak menyampaikan janji dibandingkan realisasi di lapangan. Percepatan pemulihan yang selama ini disampaikan belum berjalan optimal.
“Jangan hanya fokus pada pencitraan dan laporan di atas kertas, sementara masyarakat masih menderita,” kata Habibie.
Ia juga meminta Presiden untuk melihat langsung kondisi di lapangan tanpa bergantung pada laporan. Jika ingin melihat fakta, datanglah tanpa pengawalan dan tanpa pemberitahuan. Lihat langsung bagaimana kondisi masyarakat di pengungsian,” ujarnya.
Habibie menegaskan, pemerintah harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, memastikan distribusi bantuan merata, serta mempercepat pembangunan hunian layak bagi korban banjir. Jangan menutup mata terhadap penderitaan masyarakat,” demikian Habibie.
Pernyataan Presiden Prabowo sudah menambah daftar luka di relung hati para korban. Ada perasaan kecewa, ada linangan air mata. Para korban sangat berharap, seorang “ayah” tidak langsung menyampaikan pernyataan bila belum melakukan kroschek kepihak lain untuk menguji kebenaranya.
Buktinya di lapangan para korban masih banyak yang berselimut prahara, hidup di tenda pengungsian. Melawan dinginya malam, berpeluh saat matahari menyengat. Inikah yang disebut hampir 100 persen pulih?
Kalau bukan negara yang memikirkan dan memperhatikan mereka, siapa lagi. Negara adalah ayah bagi para korban yang mampu membasuh luka, memapah mereka yang berjalan tertatih tatih, merintih, perih bertindih dilanda prahara.[Bg]
Sebelumnya
