Foto: Fauzi RamadhanDIALEKSIS.COM | Indepth - Perang Iran apa hubungannya dengan korban bencana hidrometerologi? Dampaknya sangat besar, tanpa perang saja pemerintah sudah lamban mengurus korban bencana, apalagi kini kepulan asap mesiu mempengaruhi dunia.
Lihatlah tumpukan lumpur yang sudah mengering, material sapuan banjir hidrometeorologi, sampai kini masih berserakan hampir diseluruh penjuru Aceh. Para korban masih terpasung diantara janji pemerintah yang menyatakan dirinya mampu.
Masa tanggap darurat saja pemerintah lamban, waktu darurat terpaksa diperpanjang, bukan hanya sekali. Namun sampai kini, sudah lebih 3 bulan bencana ini, rakyat, para korban harus menentukan nasib sendiri.
Janji pemerintah mampu, sehingga tidak menetapkan bencana nasional telah memasung rakyat dalam ketidakpastian. Kapan mereka akan bangkit. Mengurus infrastruktur pemerintah yang hancur lebur saja jalanya terseok-seok.
Mengurus rumah untuk hunian para korban juga sama, bagaikan jalan siput. Belum lagi memperbaiki tatanan ekonomi rakyat yang menjadi sumber penghidupan. Apakah pemerintah mampu sesuai dengan janjinya, sampai kapan rakyat menanti?
Perang Iran- Amirika, Israel, menambah beban negara. Bagaimana mau memperhatikan nasib korban bencana hidrometeorologi sesuai dengan janji? Dampak perang ini telah mempengaruhi negeri, tanpa kehadiran perang ini negara sudah lamban, apalagi kita bungkusan perang menambah beban.
Pengaruh perang
Besarkah pengaruh perang terhadap korban bencana ini dan seluruh rakyat di bumi Pertiwi, mari kita simak penjelasan beberapa pihak, bagaimana keadaan kedepan negeri ini.
Khairul Fahmi dari ISESS mengingatkan bahwa perdamaian Aceh adalah hasil proses panjang penuh pengorbanan. Dalam situasi krisis global seperti sekarang, stabilitas Aceh menjadi semakin genting.
Guncangan ekonomi dapat menjadi katalis yang menghidupkan kembali dinamika konflik lama jika tidak dikelola dengan bijak. Terlebih di era media sosial, provokasi mudah menyebar dan sentimen dapat dengan cepat digerakkan.
Sementara hitung-hitungan perang yang kini berlangsung telah mengubah keadaan dunia. Pasar komoditas dunia terjadi guncangan yang tak kalah dahsyat. Harga minyak brent yang pada Jumat pekan lalu ditutup di level 72,48 dolar AS per barel.
Melonjak 10 persen ke 80 dolar AS hanya dalam hitungan jam pasca-serangan. Ketika pasar resmi dibuka Senin, lonjakan sempat mencapai 13 persen dengan brent menyentuh 82 dolar AS.
Ajay Parmar, direktur energi di ICIS, memperkirakan harga akan mendekati 100 dolar AS per barel jika penutupan Selat Hormuz berlangsung lebih dari beberapa hari. Bloomberg bahkan memproyeksikan skenario terburuk di mana WTI menembus 110 dolar AS per barel. Ini bukan sekadar angka di layar monitor ini adalah resep resesi global.
Bagi Indonesia, setiap dolar kenaikan harga minyak dunia adalah bencana fiskal. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menegaskan, bahwa setiap kenaikan Indonesian Crude Price sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga 6,8 triliun rupiah.
Jika harga naik 10 dolar AS dari asumsi APBN, lubang fiskal yang menganga mencapai 68 triliun rupiah. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar 210,06 triliun rupiah dalam APBN 2026, dengan rincian subsidi BBM 25,14 triliun rupiah, subsidi elpiji 3 kilogram 80,26 triliun rupiah, dan subsidi listrik 104,64 triliun rupiah.
Seluruh kalkulasi itu disusun berdasarkan asumsi harga minyak yang kini sudah usang. Sebelum eskalasi, rata-rata harga WTI dalam dua bulan terakhir di kisaran 62 dolar AS per barel. Kini sudah melonjak lebih dari 10 dolar AS di atas level itu.
Myrdal Gunarto, Ekonom Global Markets Maybank Indonesia, menguraikan empat skenario tekanan rupiah. Dalam skenario terburuk penutupan Selat Hormuz selama 9 bulan, rupiah diproyeksikan melemah hingga Rp 18.300 per dolar AS.
Inflasi melampaui 6 persen, dan pertumbuhan ekonomi merosot ke 4,5 persen. Angka-angka yang membayangkan kembalinya era 1998 dalam versi lebih modern.
Pertamina sudah mengambil langkah awal dengan menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 Maret 2026, sementara harga pertalite tetap ditahan di 10.000 rupiah per liter dan biosolar di 6.800 rupiah per liter.
Keputusan menahan harga subsidi itu bersifat politis sekaligus humanis, namun setiap hari penahanan harga di tengah lonjakan harga minyak dunia berarti pemerintah harus menanggung selisih yang semakin menganga.
Di tengah dilema ini, muncul gagasan pragmatis: mengimpor minyak langsung dari AS untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan Timur Tengah. "Trump Deal", begitu beberapa kalangan menyebutnya.
Tentu ironis, membeli minyak dari negara yang justru menyebabkan krisis pasokan. Namun dalam dunia energi, pragmatisme kerap mengalahkan prinsip.
Bagaimana dengan Aceh?
Negeri Serambi Mekkah akan kena bengkak akibat amukan perang Iran. Jangankan dalam situasi perang, tanpa peperangan ini pemerintah terseok-seok mengurus korban bencana banjir bandang, belum lagi ditambah sejumlah musibah lainya.
Dampak banjir ini sudah membuka pintu pintu kemiskinan. Lihatlah di lapangan bagaimana keadaan para korban yang tertatih-tatih bertahan hidup untuk mencoba bangkit dari keterpurukan, dimana sumber ekonomi mereka hancur.
Lihatlah bagaimana keadaan Tamiang, Aceh Timur, Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues, serta kawasan lainya yang tertimpa musibah. Dilain sisi lemahnya daya beli masyarakat dikuatkan dengan kenaikan harga kebutuhan sehari hari.
Aceh adalah provinsi dengan ketergantungan tinggi pada BBM bersubsidi. Sebagian besar transportasi umum, armada nelayan, dan kendaraan masyarakat menggunakan pertalite dan biosolar. Selama harga subsidi mampu ditahan pemerintah, dampak langsung mungkin belum terasa.
Namun kenaikan harga BBM non-subsidi sudah mulai mendorong biaya logistik seperti ongkos angkut barang dari Medan ke Banda Aceh, biaya distribusi kebutuhan pokok ke pedalaman Gayo dan pesisir barat selatan. Tekanan biaya logistik itu pasti merambat ke harga-harga di pasar tradisional.
Saat ini yang paling terasa langsung adalah lonjakan harga emas di Banda Aceh. Emas merupakan instrumen lindung nilai klasik di saat krisis geopolitik. Benda berharga ini mengalami kenaikan signifikan per mayam di toko-toko emas.
Bagi masyarakat Aceh emas adalah pundi kekayaan. Ada tradisi kuat di Aceh dalam menyimpan emas terutama, terutama sebagai mahar untuk pernikahan. Tabungan ini bersifat ganda. Menguntungkan bagi yang sudah memiliki, namun semakin menyulitkan keluarga muda yang hendak menikah atau masyarakat kecil yang ingin menabung.
Kembali ke perang dunia dan persoalan minyak, ada catatan sejarah pahit di negeri Aceh. Provinsi paling ujung barat Sumatera ini pernah menjadi provinsi penghasil minyak dan gas melalui ladang-ladang di Arun dan Blok A.
Kejayaan itu memudar. Aceh gigit jari, dimana pernah menjadi provinsi yang dulu ikut menyuplai energi dunia. kini menjadi salah satu yang paling rentan terhadap fluktuasi harga minyak global.
Ketergantungan Aceh pada transfer fiskal pusat, sudah tentu sangat berpengaruh terhadap tekanan APBN, termasuk pembengkakan subsidi energi berpotensi mengurangi alokasi dana transfer ke daerah.
Sudah tentu sangat mempengaruhi Dana Otonomi Khusus yang menjadi tulang punggung pembangunan Aceh pasca-konflik , hingga kini hadirnya bencana banjir 2025. Bagaimana nasib Aceh ke depanya? Masih kelabu.
Realita di lapangan
Bagaimana keadaan lapangan paska banjir bandang? Harus diakui negara dengan tegas menyatakan mampu menangani. Namun kenyataan dilapangan para korban terseok-seok untuk menentukan nasib sendiri.
Untuk hal vital, sarana transportasi misalnya, negara dan provinsi belum mampu memperbaikinya agar nyaman dilalui kenderaan. Masih ada ruas jalan yang tantanganya maut. Lihatlah bagaimana keadaan ruas jalan provinsi dan nasional di Kawasan pengunungan Aceh.
Pemerintah provinsi sangat lamban mengurus ruas jalan yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya, justru dibiarkan dan menjadi beban daerah. Sementara daerah juga kelimpungan mengurusnya.
Ruas jalan KKA - Bener Meriah misalnya, sudah cukup banyak menelan korban. Namun masih diabaikan, akhirnya masyarakat bahu membahu mengumpulkan dana, memperbaiki agar bisa dilalui kenderaan roda empat untuk mengurangi resiko.
Demikian dengan ruas jalan lainnya yang menjadi tanggungjawanb provinsi dan nasional, keadaanya dilapangan masih memprihatinkan, ancaman keselamatan pengendara senantiasa membayangi.
Berharap kepada kabupaten kota untuk mengurusnya, jelas daerah tidak mampu. Jangankan mengurus ruas jalan yang menjadi tanggungjawab provinsi dan negara, mengurus kebutuhan para korban bencana, memperhatikan sisi ekonomi saja, daerah sudah kelabakan.
Dimana janji pemerintah mampu, sementara keadaan di lapangan masyarakat masih terbelengu. Belum lagi tumpukan material yang berserakan di Kawasan pemukiman penduduk, kapan para korban mampu mengatasinya bila tidak turun tangan pemerintah.
Belum lagi masyarakat yang memikirkan sumber penghidupanya yang hancur, lahan pertanian yang hilang, tambak-tambak dipenuhi material, persawahan yang tidak berfungsi lagi, serta sejumlah usaha lainya yang hancur lebur.
Dilain sisi infrastruktur pemerintah juga masih banyak yang belum terperbaiki dengan baik. Belum lagi persoalan huntara dan huntap, belum sepenuhnya para korban mendapat kepastian, kapan?
Tanpa perang Iran- Amerika, nasib para korban musibah banjir bandang ini sudah berjalan tertatih-tatih. Negara menyatakan kemampuanya, namun para korban menunggu kepastian. Kini peperangan sudah menambah persoalan baru yang sangat berpengaruh pada fiskal, bagaimana kelanjutan nasib para korban bencana ini?
Semoga pemerintah yang menyatakan dirinya mampu, membuktikan dirinya mampu. Karena para korban bencana ini membutuhkan pelukan kasih sayang ibu, membutuhkan perlindungan dari ayah. Semoga kita mampu untuk bangkit. [bg]
Sebelumnya
