Dosen FISIP Universitas Cenderawasih (Uncen), Made Selly Dwi Suryanti, menilai gagasan penutupan prodi yang tidak relevan dengan industri mencerminkan semakin menguatnya cara pandang kapitalistik dalam pendidikan tinggi. [Foto: dok. dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Jayapura -Wacana penutupan program studi (prodi) yang dinilai “tidak relevan dengan industri” menuai kritik dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen), Made Selly Dwi Suryanti, menilai gagasan tersebut mencerminkan semakin menguatnya cara pandang kapitalistik dalam pendidikan tinggi.
Menurutnya, pendidikan hari ini tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai ruang pengembangan pengetahuan, melainkan mulai diarahkan sebagai instrumen produksi tenaga kerja.
“Wacana ini memperlihatkan bagaimana pendidikan tinggi semakin dibaca dengan logika produksi kapitalistik,” ujarnya kepada Dialeksis, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam perspektif Karl Marx, masyarakat modern bergerak melalui mode of production, yakni cara masyarakat mengatur produksi, tenaga kerja, dan distribusi nilai. Dalam konteks kekinian, logika tersebut tidak hanya bekerja di sektor industri, tetapi juga merembes ke dunia pendidikan.
“Industri tidak hanya hadir di pabrik, tetapi juga membentuk cara kita berpikir tentang pendidikan, pengetahuan, bahkan manusia itu sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kampus kini semakin bergerak dalam logika produksi. Dosen, kata dia, bekerja sebagai labour yang menjual tenaga intelektualnya melalui pengajaran, riset, dan administrasi. Sementara mahasiswa diproses menjadi lulusan yang disiapkan untuk masuk ke pasar kerja.
“Dalam konteks ini, pendidikan tinggi menjadi bagian dari rantai produksi sosial. Gelar akademik diperlakukan seperti produk, dan lulusan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa ukuran relevansi tidak bisa disederhanakan hanya pada kebutuhan industri jangka pendek. Menurutnya, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: relevan menurut siapa, dan untuk kepentingan apa.
“Kalau semua diukur dari kebutuhan pasar kerja, kampus berisiko kehilangan fungsi kritisnya sebagai ruang refleksi dan kritik sosial,” tegasnya.
Ia menilai, cara berpikir semacam itu menunjukkan dominasi kapitalisme yang menilai segala sesuatu berdasarkan nilai guna ekonomi dan produktivitas. Akibatnya, bidang ilmu yang tidak menghasilkan keuntungan material secara langsung kerap dipandang tidak penting.
Padahal, lanjutnya, banyak disiplin ilmu memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran sosial, etika, kebudayaan, dan kemampuan memahami kompleksitas manusia.
“Tidak semua nilai pengetahuan bisa diukur dengan kebutuhan industri sesaat. Ada ilmu yang mungkin tidak langsung menghasilkan uang, tetapi sangat penting bagi peradaban,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak wacana tersebut bagi daerah, khususnya Papua. Menurutnya, universitas di daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan pengetahuan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal.
“Kalau standar relevansi hanya ditentukan oleh industri besar, maka pengetahuan lokal bisa tersingkir. Kampus di daerah bisa kehilangan perannya sebagai ruang produksi pengetahuan yang berpihak pada masyarakatnya,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa universitas seharusnya tidak semata-mata diarahkan menjadi pabrik tenaga kerja. Pendidikan tinggi, kata dia, harus tetap menjaga fungsi intelektual dan moralnya.
“Kampus bukan hanya tempat mencetak lulusan siap kerja, tetapi juga membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, memahami realitas sosial, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya. [arn]
Sebelumnya
