Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, SE didampingi Asisten administrasi Umum Setda Aceh, Dr. A. Murtala., M. Si, dan SKPA Terkait lainya mengikuti rapat sosialisasi tentang penyesuaian TKD tahun 2026 Dalam APBD bagi Daerah terdampak Bencana dengan Mendagri, TiTo Karnavian secara Zoom dj ruang Rapat Asisten III Setda Aceh, Banda Aceh, 5/3/2026. Foto: Humas Setda Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait sosialisasi surat edaran tentang penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (5/3/2026).
Rapat tersebut diikuti Fadhlullah dari Kantor Gubernur Aceh. Ia didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahrón Bakti, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Bappeda Aceh, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penyesuaian alokasi TKD dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026. Kebijakan tersebut mengatur penyesuaian rincian alokasi serta penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus bagi sejumlah daerah yang terdampak bencana.
Ia menyebutkan, secara keseluruhan tambahan alokasi TKD untuk wilayah terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar Rp10,65 triliun.
Pemerintah pusat juga mengatur penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebesar 40 persen direncanakan pada Februari, disusul tahap kedua sebesar 30 persen pada Maret, dan tahap ketiga sebesar 30 persen pada April 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, hingga 27 Februari 2026 realisasi penyaluran tambahan TKD telah mencapai sekitar Rp4,38 triliun atau sekitar 41 persen dari total alokasi yang disiapkan.
Pemerintah pusat menegaskan penyesuaian TKD ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang cukup untuk menjalankan program pembangunan serta penanganan dampak bencana.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan dalam penanganan bencana di Aceh.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh unsur pemerintah pusat atas berbagai upaya yang telah dilakukan bersama untuk membantu membangun kembali daerah yang terdampak bencana,” ujar Fadhlullah.
Sebelumnya
