Ketua Umum Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Daffa Taqi Abiyyu. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Daffa Taqi Abiyyu, mengecam dugaan penembakan terhadap masyarakat di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026).
Ia mendesak Panglima TNI segera mengambil sikap dan memerintahkan penyelidikan secara menyeluruh terhadap peristiwa tersebut.
"Kami mengecam keras dugaan keterlibatan aparat TNI dalam peristiwa penembakan ini. Panglima TNI harus segera mengambil sikap dan tidak membiarkan persoalan ini berlalu tanpa kejelasan," kata Daffa kepada media dialeksis.com, Rabu, 4 November 2026.
Peristiwa yang terjadi di tengah kegiatan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Berdasarkan informasi awal yang beredar, insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Namun, informasi mengenai korban masih perlu dipastikan oleh pihak berwenang.
Daffa mengatakan, aparat keamanan seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan warga.
Ia meminta pihak yang terbukti terlibat diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku. FPMPA juga mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan untuk mengungkap kronologi kejadian dan pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan korban mendapatkan penanganan medis serta memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan saksi agar tidak mengalami intimidasi.
Daffa mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang konflik dan kekerasan. Karena itu, setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat harus diselesaikan dengan mengedepankan hukum dan dialog.
"Kami tidak ingin masyarakat Aceh kembali dihadapkan pada tindakan yang menimbulkan ketakutan. Ruang demokrasi dan kehidupan masyarakat harus tetap dijaga," ujarnya.
Ia menegaskan FPMPA akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan meminta agar proses penegakan hukum tidak dilakukan sekadar untuk meredam reaksi masyarakat.
"Keselamatan rakyat adalah tanggung jawab negara. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap masyarakat," tutup Daffa.
Sebelumnya
