Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat mulai menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan di Aceh. Di balik distribusi makanan kepada siswa, terdapat rantai ekonomi yang melibatkan tenaga kerja, pedagang pasar, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Namun, besarnya manfaat program ini masih menghadapi satu tantangan utama, yakni kemampuan daerah memenuhi kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar agar keuntungan ekonomi tidak lebih banyak mengalir ke luar Aceh.
Gambaran tersebut terlihat dari operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Aceh, salah satunya SPPG Lamdom. Kepala SPPG Lamdom, Putri Munifa, mengungkapkan bahwa dapur yang dipimpinnya menghabiskan anggaran belanja bahan baku mencapai Rp23 juta hingga Rp24 juta setiap hari. Nilai belanja itu menunjukkan besarnya uang yang berputar hanya dari satu dapur MBG yang beroperasi di tingkat lokal.
Perputaran dana tersebut sebagian besar dinikmati pedagang di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Putri mengatakan hampir seluruh kebutuhan dapur dipasok oleh pedagang lokal.
“Kami dari sini semua sih. Dari pedagang lokal yang ada di Pasar Lambaro, Ulee Kareng, dan Lampaseh,” ujarnya.
Dampak program ini juga terlihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. Saat ini, SPPG Lamdom mempekerjakan 50 orang, terdiri atas 47 relawan dan tiga pekerja yang digaji oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kehadiran dapur MBG menjadi sumber pendapatan baru bagi puluhan keluarga yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pekerjaan serupa. Sebagian besar pekerja bahkan sangat bergantung pada keberadaan program tersebut untuk menopang ekonomi rumah tangga mereka.
“Sangat terbantu untuk menopang ekonominya keluarganya bang,” kata Putri.
Lebih jauh, Putri menilai program MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi bagi para pemasok lokal. Meningkatnya kebutuhan bahan baku membuat sejumlah pedagang mengalami kenaikan omzet yang signifikan.
“Karena bahan baku yang kita belanja setiap harinya kan berasal dari pedagang-pedagang lokal. Sejak ada MBG aset usaha mereka jauh lebih meningkat, bahkan ada yang harus menambah karyawan untuk meng-cover permintaan kebutuhan yang masuk,” ungkapnya.
Meski demikian, tidak seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dari Aceh. Putri mengakui masih ada komoditas tertentu yang harus didatangkan dari luar daerah.
“Kecuali, kayak susu baru kita bergantung sama Medan, sebab distributornya di Medan,” ujarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rantai pasok lokal masih memiliki keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhan program.
Ekonom Aceh, Prof. Rustam Effendi, menilai program MBG memiliki tujuan yang sangat positif dari perspektif ekonomi daerah. Menurutnya, jika seluruh kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh produsen lokal, maka dampak penggandanya terhadap ekonomi Aceh akan sangat besar.
“Sebetulnya tujuan program MBG ini sangat mulia dan bagus sekali. Pertama dari sisi ekonomi, niatnya paling bagus. Namun dengan catatan semua bahan baku itu bisa dipasok oleh lokal,” ujarnya.
Rustam menjelaskan bahwa kebutuhan besar terhadap sayur-mayur, ikan, telur, dan komoditas pangan lainnya berpotensi menciptakan pasar baru bagi petani dan nelayan Aceh.
“Bayangkan dari sisi sayur, ikan, segala macam, kan itu dampaknya, daya ungkit ekonominya luar biasa,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi USK ini.
Namun, menurut dia, persoalan utama saat ini terletak pada kemampuan daerah dalam memenuhi permintaan yang muncul secara mendadak dan dalam jumlah besar. Ia menilai keterbatasan kapasitas produksi membuat sebagian kebutuhan masih harus didatangkan dari luar daerah.
“Program MBG ini datang dengan permintaan yang sangat besar dan tiba-tiba. Tapi dengan kondisi seperti ini kita sudah pasti tidak siap. Apalagi, sejumlah sektor produksi di Aceh masih menghadapi dampak pascabencana yang mempengaruhi kemampuan pasokan local,” kata Rustam.
Karena itu, Rustam mendorong agar seluruh pemangku kepentingan mengutamakan sumber daya lokal dalam pelaksanaan program MBG.
“Yang pertama, saya pikir bisa tidak kalau SPPG itu mengutamakan bahan baku lokal, termasuk juga pekerja lokal. Bayangkan upah yang mereka terima, itu luar biasa. Pokoknya, semuanya utamakan yang lokal,” ujarnya.
Menurutnya, semakin besar porsi kebutuhan yang dipenuhi masyarakat Aceh, semakin besar pula manfaat ekonomi yang bertahan di daerah.
Selain itu, Rustam meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton. Ia menilai perlu ada langkah yang terintegrasi dari berbagai dinas untuk memperkuat rantai pasok.
“Pemda setempat tidak boleh diam dan hanya menunggu. Dinas Pertanian mau ambil bagian apa, Dinas UMKM fokus di mana, Dinas Perikanan juga demikian. Jadi simultan jalannya,” katanya.
Pandangan senada disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi (Gapembi) Aceh, Muhammad Mada atau Cek Mada. Ia menilai pemerintah daerah harus segera membangun sentra-sentra produksi yang mampu memasok kebutuhan MBG secara berkelanjutan.
“Misalnya Dinas Pertanian, dapat memperkuat sentra sayur-mayur di Aceh Tengah yang dapat meng-cover kebutuhan sayur MBG di seluruh Aceh itu. Jangan nanti masuk orang luar dari Sumatera Utara kita salahkan, tapi kita sendiri tidak siap,” ujarnya.
Saat disinggung soal ketergantungan Aceh tentang kebutuhan pasokan dari daerah lain, Cek Mada, mengakui memang masih cukup tinggi.
“Oh, sangat besar hari ini. Sayur-mayur masih dari Sumatera Utara. Jadi tidak cukup di-cover dari Aceh Tengah saja,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari belum siapnya kapasitas produksi lokal.
“Sepanjang kita tidak siap, pasti menguntungkan daerah yang lebih siap. Itu sudah hukum alam. Tidak bisa kita tahan,” tegasnya.
Di sisi lain, Cek Mada mengingatkan bahwa dampak ekonomi MBG tidak bisa dilihat secara parsial. Dengan sekitar 600 dapur yang beroperasi di Aceh dan rata-rata menyerap 50 tenaga kerja, program ini telah menjadi sumber penghidupan bagi puluhan ribu orang.
“Jika dikalikan dengan 600 dapur yang beroperasi hari ini, lalu kemudian program MBG ini tidak dilanjutkan, ada 30 ribu orang yang akan menjadi pengangguran. Apa ini terpikir oleh kita,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, selama ini program MBG telah menyumbang kontribusi terhadap perputaran uang di desa-desa yang memiliki unit SPPG di sekitar wilayahnya.
"Sejak republik ini merdeka, baru kali ini ada dana dari pusat yang mengalir setiap harinya di desa-desa. Bayangkan, setiap harinya pihak pengelola mengeluarkan biaya sekitar 28-30 juta untuk belanja kebutuhan dapur. Jika dikalikan 26 hari dalam sebulan, ada uang 1 milyar kurang sedikit yang berputar-putar di desa tersebut," ucapnya.
"Sekarang, tinggal keinginan masyarakat untuk berperan pada kebutuhan yang mana. Apakah tanam sayur, beternak, dan sebagainya," tambah Cek Mada.
Dalam kesempatan itu, ia meluruskan tentang persepsi publik yang beranggapan bahwa insentif yang diterima pemilik dapur sebesar 6 juta/hari adalah keuntungan.
"Ada yang berpikir itu adalah keuntungan murni. Bukan, itu bukan keuntungan. Itu adalah bentuk cicilan pemerintah untuk membayar biaya bangun dapur dalam bentuk sewa. Target cicilan ini berlangsung hingga 2 tahun," jelas Cek Mada.
Ia kembali menegaskan, program usungan Prabowo ini sebenarnya sangat menguntungkan masyarakat. Namun Cek Mada berharap pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memperbaiki tata kelolanya dengan tidak menerapkan aturan yang acap kali berubah.
"Hal ini sangat merepotkan mitra dan pihak dapur. Sebelum dirubah, sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu. Jangan hari ini berubah, saat itu pula berlaku. Ya kelimpungan lah," tandas Cek Mada.
Karena itu, tantangan utama MBG ke depan bukan lagi membuktikan manfaat ekonominya, melainkan memastikan semakin banyak petani, nelayan, peternak, pedagang, dan pekerja lokal Aceh yang mampu mengambil bagian dalam perputaran ekonomi besar yang diciptakan program tersebut.
Sebagai program yang masih terus berproses, MBG telah menunjukkan bahwa manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh para siswa penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh ribuan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok dan operasionalnya. Kehadiran ratusan dapur MBG telah membuka lapangan kerja, menciptakan pasar baru bagi petani, nelayan, peternak, pedagang, dan pelaku UMKM, serta menghadirkan perputaran uang yang konsisten hingga ke tingkat desa.
Karena itu, harapan ke depan bukan sekadar menjaga keberlanjutan program, melainkan memastikan semakin banyak kebutuhan MBG dapat dipenuhi oleh produksi lokal Aceh. Dengan dukungan pemerintah daerah melalui penguatan sentra pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, program ini berpotensi menjadi lokomotif ekonomi rakyat yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Jika kesiapan rantai pasok lokal terus diperkuat dan tata kelola program semakin baik, maka MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi generasi muda, tetapi juga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Aceh yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sebelumnya
