Rabu, 11 November 2026
Beranda / Sumatera Pulih / Putus, Jembatan Wih Tenang Toa Dibangun Lagi dari BKK Pematangsiantar Rp1,93 Miliar

Putus, Jembatan Wih Tenang Toa Dibangun Lagi dari BKK Pematangsiantar Rp1,93 Miliar

Rabu, 11 November 2026 17:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

Pembangunan Jembatan Wih Tenang Toa atau Bakongen I di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Aceh dibiayai dengan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, untuk mempercepat pemulihan pascabencana. [Foto: Dok. Tim Media Satgas PRR]


DIALEKSIS.COM | Redelong - Pembangunan kembali Jembatan Wih Tenang Toa atau Bakongen I di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, membuka harapan masyarakat untuk pemulihan akses transportasi yang terputus akibat banjir pada akhir November 2025. Selama jembatan permanen belum tersedia, warga masih mengandalkan jembatan kayu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bencana hidrometeorologi tersebut berdampak terhadap 53 kabupaten/kota yang berada di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Proses pemulihan rekonstruksi dan rehabilitasi terus berjalan dibawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatra 2026-2028.

Putusnya jembatan tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat Kampung Wih Tenang Toa, Timur Jaya, dan Uning Sejuk. Termasuk warga dari tujuh desa yang ada di sekitarnya. 

Akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, serta kawasan perkebunan menjadi terganggu. Bagi petani kopi, kondisi ini juga menyulitkan perjalanan menuju kebun dan pengangkutan hasil panen.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemulihan infrastruktur membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum mendukung penanganan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki keterbatasan keuangan.

"Diharapkan Kementerian PU juga bisa mendukung penanganan jalan, jembatan, dan sungai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang mengalami kesulitan keuangan," ujar Tito, Senin (9/11/2026).

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan kembali Jembatan Wih Tenang Toa. Pekerjaan jembatan permanen ini diharapkan tidak hanya mengembalikan konektivitas antarkampung, tetapi juga memperlancar mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Progres Pembangunan dan Tantangan di Lapangan

Pengawas Pelaksana Lapangan, Ajuar, mengatakan pekerjaan telah berlangsung sekitar satu bulan dengan melibatkan delapan pekerja.

"Kami sedang membuat dudukan untuk molen supaya bisa diangkat ke atas. Besok molen itu akan dipakai untuk mengecor fondasi," kata Ajuar saat menjelaskan aktivitas pembangunan di lokasi.

Pekerjaan memasuki tahapan persiapan pengecoran fondasi. Namun, kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi para pekerja. Hujan deras disertai angin kencang beberapa kali menghambat aktivitas pembangunan.

Bahkan, sehari sebelum pemantauan dilakukan, pekerjaan terpaksa dihentikan sejak tengah hari karena cuaca tidak memungkinkan.

Berdasarkan data progres pembangunan, realisasi pekerjaan telah mencapai sekitar 28 persen. Salah satu pekerjaan yang sedang ditangani adalah pengecoran abutment atau kepala jembatan sebagai bagian penting dari konstruksi penyangga.

Jembatan baru ini, dirancang memiliki panjang 18 meter, lebar lima meter, dan tinggi tiga meter. Ukuran tersebut lebih panjang dibandingkan konstruksi sebelumnya yang panjangnya 12 meter dan lebar lima meter.

Dengan spesifikasi tersebut, jembatan permanen diharapkan dapat dilalui kendaraan roda empat. Hal ini penting untuk mempermudah mobilitas warga sekaligus memperlancar pengangkutan hasil perkebunan dan kebutuhan logistik antarkampung.

Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Setelah selesai, jembatan juga memiliki masa pemeliharaan selama 180 hari untuk memastikan kualitas konstruksi tetap terjaga.

Dukungan Negara dan Sinergi Pemulihan Pascabencana

Pembangunan Jembatan Wih Tenang Toa merupakan bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana yang membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya diwujudkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp25 miliar.

Dari bantuan tersebut, sekitar Rp1,93 miliar (nilai kontrak Rp1.933.404.340) dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Wih Tenang Toa atau Bakongen I. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Aceh Putra Mandiri.

Bantuan BKK tersebut bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Pengalokasiannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tertanggal 2 Maret 2026.

Pematangsiantar memperoleh tambahan TKD sebesar Rp164,33 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp25 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan untuk mendukung pemulihan Kabupaten Bener Meriah.

TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah -- khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.

Langkah tersebut sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028, yang menempatkan pemulihan konektivitas sebagai prioritas. Infrastruktur jalan dan jembatan dibutuhkan untuk menjamin mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan dasar, serta pemulihan aktivitas ekonomi.

Pembangunan jembatan ini juga menjadi bagian dari sinergi pelaksanaan Renduk PRRP Sumatra sebagaimana disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2026. Renduk menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, pembangunan kembali infrastruktur tidak hanya berorientasi mengganti fasilitas yang rusak, tetapi juga memperhatikan ketahanan konstruksi, kondisi geografis, serta pengurangan risiko bencana.

Data Satgas PRR per 3 November 2026 menunjukkan, seluruh 48 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional terdampak di Aceh telah kembali berfungsi. Sementara itu, untuk infrastruktur daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan atau 94,3 persen telah pulih. Adapun jembatan daerah yang kembali berfungsi mencapai 386 dari total 655 jembatan atau 58,9 persen.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan infrastruktur daerah masih membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan.

Bagi masyarakat di sekitar Wih Tenang Toa, selesainya pembangunan jembatan bukan sekadar hadirnya konstruksi baru. Lebih dari itu, jembatan permanen berarti terbukanya kembali perjalanan menuju sekolah, pelayanan kesehatan, kebun kopi, serta aktivitas perdagangan.

Di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung, harapan masyarakat tetap bertumpu pada satu hal: akses yang aman dan layak agar kehidupan sosial dan ekonomi mereka dapat kembali berjalan normal. [*]



Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI