DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menerima 401 laporan masyarakat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Januari - April 2025. Jumlah laporan tersebut mengalami peningkatan sebesar 137 laporan bila dibandingkan Januari s.d. April 2024 sebesar 267 laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Empat pemuda di Gampong Buket Meugajah, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat, diamankan polisi setelah diduga melakukan aksi premanisme dan pemalakan terhadap sebuah perusahaan. Penangkapan dilakukan oleh Satreskrim Polres Aceh Barat pada Selasa (20/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Takengon - Ir. Joko Widodo adalah salah satu dari sembilan sarjana dengan gelar insinyur yang diterima kerja di PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh Tengah pada 1986. Pada masa itu, karyawan PT KKA (Persero) tahu keberadaan insinyur di perusahaan pabrik kertas yang diresmikan pada 1983.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Heri Purwono melalui Kasat Reskrim, Kompol Fadillah Aditya Pratama mengungkapkan, pihaknya sudah melengkapi dua alat bukti terkait dugaan kasus pelecehan santriwati yang melibatkankan terlapor anak berusia 16 tahun atau di bawah umur.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi mengumumkan penangguhan penahanan terhadap seorang mahasiswi berinisial SSS, tersangka kasus dugaan penyebaran dokumen elektronik bermuatan pelanggaran kesusilaan dan manipulasi data otentik di media sosial X.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkap temuan sejumlah anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak rasional. Dalam daftar pengeluaran tersebut, tercatat alokasi dana untuk pengadaan helikopter, rumah dinas, apartemen, hingga mobil mewah Toyota Alphard bagi para komisioner. Hal ini disampaikan Doli menanggapi laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan jet pribadi KPU untuk pemantauan Pemilu 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia, dan Trend Asia melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan private jet untuk keperluan dinas. Laporan ini disampaikan setelah koalisi menemukan indikasi penggelembungan anggaran dan ketidaktransparan dalam proses pengadaan pesawat tersebut.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pada Rabu sore (30 April 2025), redaksi Dialeksis menerima surat resmi bernomor B - 1539/L.1.5./Fd.204/2025 dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah Pagar Laut, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Polres Aceh Besar resmi menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar (AN), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024. Selain Anita, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SW, tenaga honorer di Puskesmas Kuta Baro, dan AF, Kepala Puskesmas Kuta Baro.
DIALEKSIS.COM | Turki - Ratusan ribu pendukung oposisi berkumpul di luar balai kota Istanbul pada Minggu (23/3/2025) malam untuk memprotes penangkapan wali kota kota tersebut, pesaing utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bareskrim Polri menetapkan satu orang tersangka terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 699 warga negara Indonesia (WNI) yang telah dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand. Pemulangan para korban berlangsung bertahap sejak Februari hingga Maret 2025.
DIALEKSIS.COM | Bireuen - Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen resmi meningkatkan status dugaan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMGPKB) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis biosolar di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Modusnya, biosolar subsidi yang seharusnya disalurkan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, dan Agen Penyaluran Minyak dan Biosolar (APMS) justru dialihkan ke gudang penimbunan ilegal.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus dugaan pemalsuan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, terus bergulir. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hingga kini telah memeriksa 25 orang saksi dari berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, hingga perangkat desa dan masyarakat setempat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Raharjo Puro, mengungkapkan hasil penyelidikan kasus pemasangan pagar laut di Kabupaten Bekasi. Penyidik menemukan bahwa PT Mega Agung Nusantara (MAN) dan PT Cikarang Listrindo (CL) diduga ikut memasang pagar laut di daerah tersebut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Bekasi dan menemukan dugaan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dugaan pidana ini terdeteksi di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan, sebagai pengembangan dari penyelidikan kasus serupa di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menyikapi beredarnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kapolres Bireuen, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan secara transparan dan akuntabel.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa Kepala Desa Kohod, Arsin, terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut perairan Tangerang, Banten.
DIALEKSIS.COM | India - Anggota oposisi telah mengganggu sesi Parlemen India, saat mereka mempertanyakan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi atas tanggapannya terhadap dugaan penganiayaan terhadap 104 warga negaranya saat dideportasi dari AS.