DIALEKSIS.COM | Dialektika - Ketika demokrasi menuntut ruang dialog yang terbuka, peristiwa yang menimpa Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), memperlihatkan ketegangan tajam antara kebebasan berpendapat dan realitas politik di Indonesia saat ini.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kembali menuai sorotan publik. Sejumlah pasal dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers dan kerja jurnalistik, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan, penyiaran informasi, serta ketertiban umum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Putusan tersebut menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat langsung diseret ke proses pidana atau perdata tanpa lebih dulu menempuh mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Bencana alam selalu menghadirkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, ia adalah peristiwa kemanusiaan yang menuntut empati, kehadiran negara, dan kerja cepat lintas sektor. Di sisi lain, bencana kerap membuka tabir persoalan struktural: tata kelola yang lemah, respons yang lamban, hingga distribusi bantuan yang timpang. Di titik inilah peran pers menjadi krusial—bukan sekadar sebagai penyampai kabar, melainkan sebagai penjaga nurani publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menuai kritik dari kalangan jurnalis, organisasi pers, dan akademisi. Kedua pejabat tersebut dinilai menyampaikan pernyataan yang berpotensi membatasi kebebasan pers dan mengancam kerja jurnalistik, terutama dalam peliputan kebijakan pemerintah dan penanganan bencana.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh meminta pemerintah pusat agar tidak membatasi atau mengekang kebebasan pers dalam memberitakan dampak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Media, kata PWI Aceh, memiliki kewajiban menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan demi kepentingan masyarakat, khususnya para korban bencana.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pada bencana banjir di tiga provinsi, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluarkan pernyataan agar media tidak memberitakan kekurangan pemerintah. Sementara itu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta media fokus pada berita positif dan tidak menggiring opini seolah pemerintah tidak bekerja.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Desakan untuk menuntaskan pemulihan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Aceh kembali menggema. Para korban dan aktivis HAM mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar tidak menunda lagi penyelesaian yang sudah terlalu lama tertunda.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Memasuki usia kedelapan, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) terus menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi media digital di Tanah Air. Melalui ajang AMSI Awards 2025, AMSI memberikan apresiasi kepada media siber yang menunjukkan praktik terbaik dan inovasi berkelanjutan di tengah tantangan era disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan.
DIALEKSIS.COM | Langsa - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang begitu cepat membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, namun juga menyimpan potensi risiko yang tidak bisa diabaikan. Menyikapi fenomena ini, Dosen Teknologi Informasi Universitas Sains Cut Nyak Dhien (USCND), Muttaqin, S.T., M.Cs, menekankan pentingnya mitigasi yang komprehensif agar teknologi AI tidak menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peran redaksi (newsroom) sebagai penjaga kredibilitas dan nilai berita dinilai semakin penting di tengah derasnya arus transformasi digital dan serbuan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya membawa risiko disrupsi bagi industri media, namun juga membuka peluang bisnis dan inovasi baru.
DIALEKSIS.COM | Nepal - Tindakan keras Nepal terhadap perusahaan media sosial, yang memicu protes dan menewaskan sedikitnya 19 orang oleh polisi, merupakan bagian dari penurunan kebebasan internet selama bertahun-tahun di seluruh dunia, karena bahkan negara-negara demokrasi pun berupaya membatasi kebebasan berbicara daring.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penangkapan paksa terhadap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, oleh aparat Polda Metro Jaya pada Senin (1/9/2025) malam memicu gelombang reaksi keras dari publik.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Harvard University kembali menjadi sorotan dunia akademik atas keteguhannya mempertahankan prinsip kebebasan akademik, meski dihadapkan pada tekanan politik dari mantan Presiden AS Donald Trump. Komitmen ini diapresiasi oleh Teuku Kemal Fasya, Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, yang menilai Harvard sebagai contoh ideal kampus yang "tidak ciut oleh kekuasaan".
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan media nasional. Apalagi saat ini, industri media menghadapi dominasi platform digital dalam distribusi informasi serta perubahan perilaku masyarakat lebih banyak mengonsumsi informasi melalui media sosial.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2025, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe menggelar diskusi publik dan nonton bareng (nobar) pada Sabtu, 3 Mei 2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kantor redaksi Tempo mendapat kiriman paket berisi kepala babi pada Rabu (19/03) dan bangkai tikus pada Sabtu (22/3). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melihat teror tersebut sebagai ancaman kebebasan pers dan menekankan pentingnya mekanisme perlindungan pada jurnalis.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang atau UU Kebebasan Beragama. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Faisal Ali alias Lem Faisal, menilai usulan Undang-Undang Kebebasan Beragama tidak diperlukan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Erlin Marlinda, seorang pejuang hak disabilitas di Aceh sekaligus Program Manager di Children and Youth Disabilities for Change (CYDC) Aceh mengatakan bahwa Pilkada damai harus dimulai dari awal hingga hari pencoblosan, tanpa intimidasi atau tekanan terhadap para pemilih, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.