DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Malikussaleh, Dr. Teuku Kemal Fasya, menilai bahwa sengkarut konflik antara Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak semata persoalan politik kekuasaan, melainkan harus dilihat secara jernih sebagai bagian dari dinamika politik kesejahteraan masyarakat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., menyampaikan jawaban dan penjelasan atas laporan panitia khusus (pansus) serta pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Nagan Raya terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tulisan opini yang dimuat media tinjauan.id berjudul “Humam dan Politik di Balik JKA”, karya Miswar Ibrahim Njong selaku Ketua Umum PB RTA, terbit pada 17 April 2026, menyoroti posisi Prof. Ahmad Humam Hamid dalam polemik kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di bawah pemerintahan Muallem - Dek Fad.
DIALEKSIS.COM | Opini - Memori kolektif rakyat Aceh terhadap kejayaan Arun yang dibangun dengan teknologi tinggi oleh Bechtel Inc., bukan sekadar nostalgia industrial, melainkan juga pelajaran politik, ekonomi yang mahal. Pada satu sisi, Arun menghadirkan kebanggaan, modernisasi, dan posisi tawar strategis Indonesia di pasar LNG dunia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) secara resmi menugaskan H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M. untuk bertugas sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Said Fadhlain, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar, sangat menyayangkan dan terkesan emosional desakan beberapa pihak agar Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, S.IP., MPA, mundur dari jabatannya. Said menilai tudingan dan seruan pengunduran diri tersebut prematur, karena memerlukan bukti kuat, serta berpotensi merusak proses pemerintahan dan kepercayaan publik jika tidak disertai fakta yang jelas.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Banjir besar yang melanda Aceh sejak awal Desember 2025 belum sepenuhnya surut. Di sejumlah wilayah, ribuan warga masih bergulat dengan lumpur, akses jalan terputus, dan bantuan yang datang bertahap. Namun di tengah situasi darurat itu, perdebatan lain mengemuka: desakan agar Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencopot Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penunjukan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) kembali menyeret Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke dalam sorotan tajam publik. Bukan sekadar soal teknis perbankan, namun menyangkut integritas institusional OJK sebagai penjaga tata kelola sektor keuangan yang seharusnya profesional dan bebas dari intervensi politik.
DIALEKSIS.COM | Opini - Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, baru saja mengevaluasi 20 pejabat eselon II melalui uji kompetensi pada 23-24 Januari 2025. Meski diklaim sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan ini menuai kontroversi karena dilakukan di akhir masa jabatan Safrizal, hanya dua minggu sebelum pemerintahan baru resmi menjabat. Pertanyaan besarnya adalah: apakah ini benar-benar untuk kepentingan publik, atau sekadar upaya terakhir mempertahankan pengaruh politik sebelum Safrizal lengser?
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Teuku Kamaruzzaman atau lebih akrab dikenal Ampon Man, Juru Bicara (Jubir) Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menyerukan agar ASN dan birokrat di Aceh bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan demi atasan atau jabatan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang di Aceh, terutama di tengah arus keterbukaan informasi yang sangat tinggi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nasir Djamil, anggota DPR RI asal Aceh, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di kancah nasional, baik yang bersifat khusus maupun terkait agenda nasional. Dalam wawancara terbaru bersama Dialeksis (02/10/2024), Nasir mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk mendukungnya dalam upaya memperjuangkan hak-hak daerah di pemerintah pusat.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemberhentian direktur utama dan direktur operasional bank Aceh oleh PJ Gubernur baru-baru ini menandai sebuah langkah strategis dalam upaya memperkuat manajemen bank tersebut menghadapi tantangan yang ada.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Rakhmat Renaldy menyampaikan agar pembentukan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia dinilai masih punya segudang pekerjaan rumah perihal penegakkan hukum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, khususnya sepanjang 25 tahun reformasi, sejak 1998. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjanjikan bakal memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan penyidik KPK Novel Baswaden menilai pemberian penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk istri Firli Bahuri, Ardina Safitri tidak pantas. Dia mengatakan penghargaan itu sarat konflik kepentingan.