DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., menegaskan bahwa masyarakat Aceh Barat yang benar-benar tidak mampu tetap akan mendapatkan perhatian pemerintah apabila mengalami kendala pembiayaan saat berobat di RS CND Aceh Barat akibat persoalan data desil.

DIALEKSIS.COM | Opini - Ada saat ketika politik harus berhenti memandangi dirinya sendiri. Ada saat ketika elite harus turun dari panggung, menutup mikrofon sejenak, lalu bertanya dengan jujur: rakyat sedang membutuhkan apa?

DIALEKSIS.COM | Kolom - Di Aceh, sakit bukan cuma urusan badan tapi juga isi dompet. Karena itu JKA hadir sebagai “Asuransi” di saat paling genting: memastikan orang bisa berobat tanpa takut biaya.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Minum kopi pagi, sebelum melakukan rutinitas harian sambil berdiskusi ringan, memang nikmat. Tapi, rasanya bisa mendadak phet that lagee nasib korban bencana jika kita menyeruputnya saat seseorang melemparkan topik tentang berita dari Kantor Gubernur. Iya benar, cerita yang sedang hangat, laksana bu guri dengan lauk sie manok gampong.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengubah kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026. Langkah ini dinilai sebagai strategi memperbaiki tata kelola layanan kesehatan agar lebih fungsional, adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan di tengah kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ramzi Murziqin, M.A., menilai langkah Pemerintah Aceh dalam memperbaiki tata kelola program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan kebijakan yang tepat dan strategis. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program, sekaligus menjamin bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

DIALEKSIS.COM | Dialog - Pemerintah Aceh menegaskan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Kebijakan terbaru yang mulai berlaku 1 Mei 2026 disebut sebagai langkah penyesuaian agar program lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, SE (Dek Fad) menjelaskan hal itu dalam wawancara eksklusif dengan Dialeksis di kantornya, Kamis (15.00 WIB). Berikut petikannya: 

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, kebijakan penyesuaian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2026 menghadirkan satu pertanyaan mendasar, apakah negara masih hadir untuk semua, atau justru mulai memilah siapa yang layak dilindungi? Di sinilah tajuk Dialeksis diuraikan dalam perspektif realitas rasional, yang tentu menghadirkan sudut pandang tersendiri dalam sajian bagi para pembaca setia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dan tidak dihentikan. Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian kebijakan sebagai bagian dari respons terhadap kebijakan efisiensi nasional serta fokus pada penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pimpinan DPRK Pidie Jaya berharap agar program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat berlanjut untuk penduduk Pidie Jaya karena dinilai sangat bermanfaat dan sangat memudahkan masyarakat untuk berobat.