Senin, 27 Juli 2026
Beranda / /

  • Aceh Usulkan WPR, ForBINA: Lokasinya Tidak Ada, Bagaimana Mau Urus Izin?
    Pemerintahan | 1 hari lalu
    Aceh Usulkan WPR, ForBINA: Lokasinya Tidak Ada, Bagaimana Mau Urus Izin?

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya Pemerintah Aceh untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat masih terbentur berbagai regulasi di tingkat pusat. Selain belum adanya aturan teknis yang jelas terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagian besar lokasi tambang yang selama ini dikelola masyarakat juga berada di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.



  • Bupati Nagan Raya Tinjau Sekolah Rakyat, Pembangunan Capai 80 Persen
    Aceh | 2 hari lalu
    Bupati Nagan Raya Tinjau Sekolah Rakyat, Pembangunan Capai 80 Persen

    DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Nagan Raya sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan proses belajar mengajar yang akan dimulai pada Tahun Ajaran 2026/2027, Sabtu (25/7/2026).

  • APRI: Jangan Samakan Penambang Rakyat dengan PETI
    Aceh | 2 hari lalu
    APRI: Jangan Samakan Penambang Rakyat dengan PETI

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto menegaskan bahwa penyamaan antara penambang rakyat dan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kekeliruan yang dapat merugikan masyarakat kecil.

  • Pemkab Aceh Selatan Komit Usulkan WPR Tahun 2026
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Pemkab Aceh Selatan Komit Usulkan WPR Tahun 2026

    DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyatakan komitmennya untuk mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Aceh pada tahun 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membuka jalan bagi legalisasi aktivitas pertambangan rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan berkelanjutan.

  • Sekda Kawal Investor Rusia Masuk Aceh, Sumur Tua Jadi Pintu Baru Ekonomi Rakyat
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Sekda Kawal Investor Rusia Masuk Aceh, Sumur Tua Jadi Pintu Baru Ekonomi Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, terus bergerak membuka ruang investasi strategis bagi Aceh. Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian adalah penjajakan kerja sama dengan investor asal Rusia untuk mengembangkan potensi sumur minyak tua di sejumlah wilayah penghasil migas di Aceh.

  • Aktivis Muda Aceh Dorong Kepemimpinan Kolaboratif Kelola Migas Andaman Demi Rakyat Sejahtera
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Aktivis Muda Aceh Dorong Kepemimpinan Kolaboratif Kelola Migas Andaman Demi Rakyat Sejahtera

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Potensi besar cadangan gas alam di Blok Andaman kembali menjadi perhatian publik. Di tengah optimisme terhadap masa depan sektor energi Aceh, kalangan pemuda menilai keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan migas yang ditemukan, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dan tata kelola yang diterapkan sejak awal.

  • Rupiah Tersungkur, Prof Apridar: Rakyat Jangan Jadi Korban
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Rupiah Tersungkur, Prof Apridar: Rakyat Jangan Jadi Korban

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelemahan rupiah, tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai menjadi sinyal serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Kondisi ini bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan, tetapi mulai bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat.

  • Gus Ipul: Tidak Boleh Ada Titipan dalam Penerimaan Sekolah Rakyat
    Nasional | 1 bulan lalu
    Gus Ipul: Tidak Boleh Ada Titipan dalam Penerimaan Sekolah Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat harus berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titipan, suap maupun kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

« 1 2 3 4 »