DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menggelar rapat pembentukan Tim Terpadu Penertiban Tambang di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Jum’at (3/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh baru saja meluncurkan program Green Policing, sebuah inisiatif yang digadang sebagai tonggak baru dalam upaya memberantas tambang ilegal dan melestarikan lingkungan. Namun di balik gegap gempita deklarasi itu, muncul peringatan keras dari Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, ST, MT, menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga telah menimbulkan kerugian besar dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tambang emas ilegal di Aceh seperti lagu lama yang tak kunjung berhenti diputar. Bedanya, kali ini nadanya lebih sumbang, dengan kerusakan yang jauh lebih besar. Dari masa kesultanan, emas selalu jadi rebutan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ribuan alat berat jenis beko mencakar tanah Aceh tanpa izin. Laporan Panitia Khusus (Pansus) Minerba dan Migas DPR Aceh menyingkap praktik tambang emas ilegal yang kian menggurita, melibatkan ratusan titik operasi dan aliran uang triliunan rupiah.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Bumi serambi mekah hari ini berdiri di titik rawan. Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal bukan lagi sekadar wacana, melainkan fakta yang menganga. Sungai-sungai yang tercemar merkuri, hutan yang digunduli tanpa kendali, dan desa-desa yang hidup di bawah bayang bencana ekologis menjadi potret buram provinsi ini. Dari pidato hingga laporan resmi, kita berulang kali mendengar bahwa lebih dari 400 titik tambang ilegal masih beroperasi di Aceh. Di baliknya, ratusan alat berat bekerja tanpa henti, mempercepat laju kerusakan, sekaligus mengalirkan keuntungan kepada segelintir orang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan konsep Green Policing menjadi tonggak penting dalam upaya menghentikan maraknya tambang ilegal di Aceh. Menurutnya, pendekatan terpadu ini tidak hanya menekankan penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi, pencegahan, hingga partisipasi masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, mengapresiasi langkah Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, yang telah menginisiasi serta mengajak para pemangku kepentingan di Aceh untuk mendeklarasikan “Green Policing” atau pemolisian hijau untuk memberantas tambang ilegal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menegaskan bahwa penerapan Green Policing atau pemolisian hijau merupakan tonggak penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah praktik pertambangan liar yang masih marak di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem untuk membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) penertiban tambang ilegal mendapat sambutan positif dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Aceh. Langkah itu dinilai tepat dan strategis untuk menegakkan aturan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh kini berada di persimpangan jalan: antara ancaman kehancuran ekologis atau peluang menuju pemulihan. Maraknya tambang ilegal di berbagai kabupaten bukan hanya merusak hutan dan sungai, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Aceh Tengah - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Tengah bersama Satpol PP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang emas tanpa izin di Kalak Ilih, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (30/9/2025).

DIALEKSIS.COM | Kuala Simpang - Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam merestorasi kebun ilegal--mayoritas berupa perkebunan sawit--yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh secara resmi mengambil langkah tegas dalam menertibkan tata kelola perizinan di sektor sumber daya alam (SDA) melalui penerbitan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/2025 tentang Penataan dan Penertiban Perizinan/Non Perizinan Berusaha Sektor Sumber Daya Alam. 

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Praktisi hukum sekaligus tenaga pengajar Universitas Islam Aceh, Zulfikar Muhammad, S.H., M.H., menanggapi serius pernyataan Gubernur Aceh yang baru-baru ini memerintahkan seluruh alat berat keluar dari kawasan hutan. Ia menyambut baik kebijakan tersebut, namun mengingatkan agar langkah itu tidak berhenti sebagai “gertak sambal” semata.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, TM Zulfikar, mengatakan bahwa langkah Gubernur Aceh, Mualem, dalam memperbaiki tata kelola pertambangan khususnya menyikapi maraknya tambang ilegal perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Polres Aceh Barat menegaskan tidak akan memberi ruang bagi aktivitas pertambangan emas ilegal atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih ditemukan di sejumlah kawasan di kabupaten setempat. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GAMMP) menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menegaskan agar seluruh alat berat jenis excavator segera ditarik keluar dari kawasan hutan Aceh.

DIALEKSIS.COM | Calang - Sungai Krueng Sabee yang membelah Kabupaten Aceh Jaya tak lagi sesegar dulu. Di balik kejernihan alirannya, para peneliti menemukan jejak logam berat yang mengancam.

Sebuah riset terbaru yang dilakukan oleh Iwandikasyah Putra, Sufardi, Teuku Alvisyahrin, dan Amda Resdiar dari Universitas Teuku Umar (UTU) menunjukkan bahwa sungai itu tercemar merkuri, sisa limbah dari aktivitas pengolahan emas rakyat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) melihat serius hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait dugaan adanya setoran rutin dari aktivitas tambang ilegal kepada oknum aparat penegak hukum (APH) dengan nilai mencapai Rp30 juta per bulan.