-
Polkum | 1 hari laluHadapi Putusan PT TUN Medan, KIP Aceh Tamiang Ajukan Kasasi atau Siap Hadapi DKPP
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum Hermanto menjelaskan langkah hukum yang dapat ditempuh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang terkait Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan Nomor 15/G/PILKADA/2024/PTTUN.MDN yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2024.
-
Polkum | 26 hari laluKeputusan Panwaslih, Partai Aceh Menang dan KIP Aceh Dikenai Pelanggaran Kode Etik
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Laporan Partai Aceh kepada Panwaslih terkait dugaan pelanggaran oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akhirnya selesai disidangkan.
-
Aceh | 1 bulan laluPutusan Bebas Pencabulan Anak Melukai Keadilan, SAPA Minta Kejari Bireuen Bertindak
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) dengan tegas mendorong dan mendukung Kejaksaan Negeri Bireuen untuk melakukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap seorang terdakwa pelaku pencabulan anak di bawah umur.
-
Polkum | 1 bulan laluSAPA Minta KIP Aceh Tidak Bersikap Arogan dalam Mengambil Keputusan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait keputusan KIP Aceh yang menetapkan pasangan Bustami Hamzah-M Fadhil Rahmi tidak memenuhi syarat untuk Pilkada 2024 menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari Kepala Divisi Advokasi dan Kebijakan Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) Ishak, SH.
-
Polkum | 1 bulan laluBustami-Fadhil: Terbentur Aturan, Terjebak Polemik
DIALEKSIS.COM | Aceh - Gelombang kontroversi melanda Pilkada Aceh 2024 menyusul keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menyatakan pasangan Bustami Hamzah dan Tgk. H. M. Fadhil Rahmi tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Keputusan ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 210/PL.02.2-BA/11/2024 yang dirilis pada Sabtu (21/9/2024), memicu perdebatan sengit di kalangan politisi dan pengamat.
-
Polkum | 1 bulan laluKIP Aceh: Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi Tidak Memenuhi Syarat
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan dokumen persyaratan Bustami Hamzah, SE., M.Si. sebagai calon Gubernur Aceh dan Tgk. H. M. Fadhil Rahmi sebagai calon Wakil Gubernur Aceh tidak memenuhi syarat.
-
Polkum | 1 bulan laluHasil Penelitian Administrasi KIP Aceh Bustami Hamzah Dinyatakan Belum Memenuhi Syarat
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangkaian proses Pilkada 2024, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah memasuki tahap krusial penelitian persyaratan calon. Melalui pengumuman nomor 17/PL.02.2-Pu/11/2024 yang dikeluarkan pada 14 September 2024, KIP Aceh memaparkan hasil penelitian administrasi para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh.
-
Polkum | 2 bulan laluKonfirmasi Draf PKPU Pilkada 2024, KPU: Mengacu pada Putusan MK
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah dalam kontestasi Pilkada 2024 yang diduga bocor dan beredar di kalangan publik pada Sabtu (24/8/2024) pagi telah dikonfirmasi oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik.
-
Aceh | 2 bulan lalu3 Mahasiswa Unimal Dirawat di RS, Dampak Demonstrasi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tiga mahasiswa Unimal dilaporkan harus dirawat di rumah sakit setelah bentrok dengan petugas keamanan dalam aksi demonstrasi kawal dan menolak pengesahan RUU Pilkada di halaman Gedung DPRK Lhokseumawe, pada Jumat (23/8/2024) kemarin.
-
Kolom | 2 bulan laluSaatnya Reformasi Jilid 2
DIALEKSIS.COM | Kolom - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan Pilkada, situasi di tanah air kian memanas. Keputusan yang dianulir oleh Badan Legislasi (Banleg) DPR-RI memicu gelombang protes yang menggema di berbagai penjuru negeri.
-
Parlemenkita | 2 bulan laluKomisi II DPR RI Bakal Gelar RDP Rancangan PKPU Berdasarkan Putusan MK
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perancangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah yang disusun berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Aceh | 2 bulan laluRibuan Mahasiswa Aceh Tolak Revisi UU Pilkada yang Menganulir Putusan MK
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aksi ribuan mahasiswa Aceh tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia dan ambang batas (threshold) calon kepala daerah peserta pemilu.
-
Aceh | 2 bulan laluAksi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi di Lhokseumawe Berlangsung Rusuh
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Aksi demonstrasi kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Tolak Revisi Undang-undang Pilkada, berlangsung ricuh di depan Kantor DPRK Lhokseumawe, Jumat (23/8/2023).
-
Polkum | 2 bulan laluKetua KIP Aceh: Keputusan MK Tidak Berlaku di Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful, menegaskan bahwa dua keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diumumkan terkait pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024 tidak akan berdampak di Aceh.
-
Pemerintahan | 2 bulan laluPemerintah Tegaskan Ikuti Putusan MK Soal Syarat Pilkada
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah dalam pilkada, meski tengah terjadi polemik antara DPR dan MK. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan sikap pemerintah ini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
-
Polkum | 2 bulan laluKomnas HAM Kecam Gas Air Mata di Aksi Damai
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti tindakan aparat keamanan yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), meski aksi tersebut berjalan kondusif.
-
Aceh | 2 bulan laluKritisi Rencana Batalkan Putusan MK, GERAM: Jangan Pilih Cakada yang Dukung Dinasti Politik
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator GERAM (Gerakan Rakyat Aceh Menggugat) Verri Al-Buchari mengkritisi keputusan Banleg DPR RI yang akan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah.
-
Polkum | 2 bulan laluMasyarakat Sipil Dukung MK: Kawal Putusan UU Pilkada Demi Demokrasi Indonesia
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mereka kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8/2024) sebagai bentuk dukungan dan pengawalan terhadap Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait norma pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dinilai menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
-
Polkum | 2 bulan laluEks Penyelenggara Pemilu Desak KPU Segera Laksanakan Putusan MK
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah mantan penyelenggara pemilu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
-
Polkum | 2 bulan laluPutusan MK Nomor 60, Munawarsyah: Tidak Bisa Diterapkan di Pilkada Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.