DIALEKSIS | Tajuk - Reaksi keras tenaga kesehatan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 15 Tahun 2024 harus direspon cepat oleh gubernur, juga DPR Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penerapan Pergub Aceh No. 15 Tahun 2024 memicu kritik tajam dari kalangan tenaga kesehatan, terutama terkait kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Pelayanan. Kebijakan ini dianggap tidak mencerminkan penghargaan yang layak atas dedikasi tenaga medis yang senantiasa siap mengabdi selama 24 jam non-stop. Kebijakan tersebut menyisakan kesan bahwa apresiasi terhadap profesionalisme dan kerja keras tenaga kesehatan belum diakomodasi secara optimal.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Pawang Aceh (FPA) mendorong pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan regulasi perlindungan satwa liar dan penanganan dampak interaksi negatif satwa dan manusia di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hingga saat ini belum pernah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2024, meskipun waktu batas normal pembahasan pada 30 November 2023.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa alasan tidak dibahas RAPBA 2024 oleh DPRA adalah karena Penjabat (Pj) Gubernur tidak pernah hadir saat diundang oleh dewan.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Baitul Mal Aceh (BMA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya pada Baitul Mal Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh menutup kegiatan Lokakarya Draf Final Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) 2023 - 2026 dan Pembahasan Draf Awal Ranpergub RAD KSB 2023 - 2026 di Hotel Parkside Takengon Aceh Tengah, Jumat (1/9/2023) sore.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 menuai polemik.
Hal itu disebabkan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki tidak menghadiri sidang paripurna KUA-PPAS tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyerahkan Draf Pergub pelaksanaan rekomendasi reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh kepada pejabat SKPA/Sekretariat BRA/KKR, Jumat (11/8/2023).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sampai hari ini masih kerap kali diperdebatkan, sebagian pihak meminta untuk ditetapkan dalam peraturan kepala daerah (peraturan gubernur), pihak lain ada juga yang sepakat APBA itu diqanunkan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengamanatkan strategi perlindungan petani dapat dilakukan melalui fasilitas Asuransi Pertanian.
Sejak tahun 2015, produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) ini sudah meng-cover risiko-risiko yang dihadapi oleh petani dan peternak di Indonesia. Penyediaan subsidi premi asuransi pertanian oleh Pemerintah (APBN) sebesar 80 persen turut pula memberikan akses kemudahan petani dan peternak untuk memperoleh pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000 (padi) dan 10.000.000 (ternak sapi/kerbau)
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Merespon amanat Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh melakukan inisiatif perumusan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Asuransi Pertanian Syariah, Jumat (29/7/2022)
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. Irawan Abdullah menyampaikan, dana Baitul Mall tetap melakukan pengawasan melalui Pergub, sama dengan dinas-dinas lainnya.
Tanggapan tersebut dikutip Dialeksis pada kanal Youtube Inews Aceh terkait diskusi “Pengesahan Qanun Baitul Mall Serta Manfaatnya bagi Umat” yang diunggah pada Rabu (5/1/2021).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan/Keringanan PKB dan BBNKB Kedua Serta Pajak Progresif pada situasi Pandemi Covid-19 atau Pergub PKB ini menjadi perbincangan serius di masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh sekaligus ahli keuangan nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E, M.Si menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak konsisten dengan pengaturan yang dibuatnya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin menjelaskan mekanisme pengusulan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 dari awal pengajuan hingga pengesahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berkenaan dengan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020, terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Usulan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 telah disetujui oleh Kemendagri RI.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah menyetujui usulan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Laporan Pertanggunng Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perjalanan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 hingga kini masih dalam proses menunggu jawaban dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pencairan insentif para Imum Mukim masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebelumnya Pemerintah akan segera membayar insentif para Imum Mukim, namun ada temuan dari Inspektorat. Oleh karena itu, Gubernur Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang saat ini sedang menunggu fasilitasi dari Kemendagri.