Sabtu, 05 April 2025
Beranda / /

  • Pemerintah Resmi Tentukan, Lebaran 2025 Dirayakan Senin, 31 Maret
    Pemerintahan | 7 hari lalu
    Pemerintah Resmi Tentukan, Lebaran 2025 Dirayakan Senin, 31 Maret

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar usai sidang isbat yang digelar di Kantor Kemenag, Jakarta, Sabtu (29/3/2025) malam. 


  • Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025
    Nasional | 1 bulan lalu
    Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H/2025 M jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Jumat (28/2/2025) malam.

  • 125 Titik Jadi Lokasi Pemantauan Hilal Awal Ramadan 1446 H
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    125 Titik Jadi Lokasi Pemantauan Hilal Awal Ramadan 1446 H

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar pemantauan hilal (rukyatulhilal) awal Ramadan 1446 H pada 28 Februari 2025. Pemantauan akan dilakukan pada 125 titik di seluruh Indonesia.


  • Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 H Digelar 28 Februari 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1446 Hijriah pada 28 Februari 2025. Sidang ini akan menentukan awal bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia. Sidang dijadwalkan akan dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

  • MK Siap Gelar Sidang Putusan 310 Perkara Pilkada, Keamanan Jadi Prioritas
    Polkum | 2 bulan lalu
    MK Siap Gelar Sidang Putusan 310 Perkara Pilkada, Keamanan Jadi Prioritas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menggelar sidang pengucapan putusan untuk 310 perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dilaksanakan pada 4 hingga 5 Februari 2025 mendatang. Sidang ini akan menentukan apakah perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dihentikan. Kepala Biro Umum MK, Budi Wijayanto, menekankan pentingnya keamanan dalam pelaksanaan sidang tersebut, terutama mengingat ketegangan yang mungkin muncul seiring dengan keputusan yang diambil. 

  • DPRK Banda Aceh Sampaikan 9 Rancangan Qanun Prioritas Program Legislasi 2025
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    DPRK Banda Aceh Sampaikan 9 Rancangan Qanun Prioritas Program Legislasi 2025

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPRK Banda Aceh menggelar rapat sidang paripurna tentang Program Legislasi Kota Banda Aceh pada Jumat (31/1/2025) di gedung DPRK setempat. Ketua Banleg DPRK Banda Aceh, Ramza Harli melaporkan dalam sidang paripurna terkait program legislasi 2025 yang telah diajukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

  • Tim Falakiyah: 1 Sya'ban 1446 H Jatuh pada Hari Jumat 31 Januari
    Aceh | 2 bulan lalu
    Tim Falakiyah: 1 Sya'ban 1446 H Jatuh pada Hari Jumat 31 Januari

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Falakiyah Kanwil Kemenag Aceh menyatakan awal Sya’ban 1446 H jatuh pada Jumat, 31 Januari 2025. Hasil ini diperoleh berdasarkan data keadaan hilal pada Pusat Observatorium Hilal Tgk Chik Kuta Karang, Lhoknga, Aceh Besar pada 29 Rajab 1446 H bertepatan dengan 29 Januari 2025.

  • Kompolnas Apresiasi Akuntabilitas Sidang Etik Polisi Pemeras WNA di DWP
    Polkum | 3 bulan lalu
    Kompolnas Apresiasi Akuntabilitas Sidang Etik Polisi Pemeras WNA di DWP

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengapresiasi mekanisme akuntabilitas dalam sidang pelanggaran etik terhadap sejumlah oknum polisi yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

  • Aksi Mogok Hakim, 17 Sidang Ditiadakan di PN Lhoksukon Aceh Utara
    Aceh | 5 bulan lalu
    Aksi Mogok Hakim, 17 Sidang Ditiadakan di PN Lhoksukon Aceh Utara

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, menunda pelaksanaan sidang pidana dan perdata selama sepekan mulai 7-14 Oktober 2024. Hal ini dilakukan menyusul aksi mogok hakim secara nasional yang dimulai per hari ini. 

  • 81 Anggota DPR Aceh Periode 2024-2029 Resmi Dilantik
    Parlemenkita | 6 bulan lalu
    81 Anggota DPR Aceh Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024-2029 resmi dilantik dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRA, Senin (30/9/2024). Acara ini menandai awal masa bakti baru bagi para wakil rakyat yang terpilih melalui Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024.

  • DPRK Aceh Utara Tetapkan Empat Fraksi Dewan 2024-2029
    Parlemenkita | 6 bulan lalu
    DPRK Aceh Utara Tetapkan Empat Fraksi Dewan 2024-2029

    DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, mengumumkan jumlah kursi fraksi periode 2024-2029 yang digelar di Gedung DPRK Aceh Utara dalam sidang paripurna pada Rabu (25/9/2024). Sidang dipimpin Ketua Sementara DPRK Aceh Utara, Bukhari. 

  • Senator, DPRA dan DPRK Simeulue jadi saksi Sidang Kewenangan Aceh di PN Jakarta
    Polkum | 7 bulan lalu
    Senator, DPRA dan DPRK Simeulue jadi saksi Sidang Kewenangan Aceh di PN Jakarta

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sidang Gugatan Kewenangan Aceh terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani memasuki tahap pemeriksaan saksi. Kuasa Hukum Ugek Farlian dan Safaruddin, menerangkan hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, ada Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Anggota DPRA Azhar Abdurrahman dan juga Ketua DPRK Simeulue, Irwan Suhaimi.

  • Jelang Pilkada 2024, KY Gelar ToT Pemantauan Persidangan Perkara
    Polkum | 8 bulan lalu
    Jelang Pilkada 2024, KY Gelar ToT Pemantauan Persidangan Perkara

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Yudisial (KY) telah melakukan 69 kali pemantauan persidangan perkara tindak pidana Pemilu 2024. KY pun melanjutkan komitmen untuk mengawal proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan serentak pada bulan November 2024 mendatang.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »