Jum`at, 21 November 2025
Beranda / /

  • MoU Helsinki Bukan Kesepakatan Tanpa Nilai, Wajib Terus Didengungkan
    Polkum | 1 hari lalu
    MoU Helsinki Bukan Kesepakatan Tanpa Nilai, Wajib Terus Didengungkan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Memoradum of Understanding (MoU) Helsinki yang menjadi tonggak perdamaian di Aceh harus senantiasa didengungkan dan dijalankan. Hal ini disampaikan oleh Sutrisno, S.Sos., M.A., seorang Dosen Hukum Tata Negara di IAIN Takengon, yang menilai bahwa menganggap remeh atau bahkan mengerdilkan MoU Helsinki adalah bentuk kegagalan dalam memahami esensi kesepakatan tersebut.

  • Abaikan Kewajiban PSE, 25 Platform Global dan Lokal Terancam Pemutusan Akses
    Nasional | 2 hari lalu
    Abaikan Kewajiban PSE, 25 Platform Global dan Lokal Terancam Pemutusan Akses

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital menyampaikan pemberitahuan resmi kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang diketahui beroperasi dan menargetkan pengguna Indonesia, namun belum memenuhi kewajiban pendaftaran PSE.

  • Pemkab Aceh Jaya Tegaskan Kewajiban Bayar PBB
    Aceh | 1 bulan lalu
    Pemkab Aceh Jaya Tegaskan Kewajiban Bayar PBB

    DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Surat Edaran Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tertanggal 7 Oktober 2025, mengingatkan kembali seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta aparatur gampong di wilayah setempat untuk segera melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berjalan.

  • Kemenkes Wajibkan SLHS bagi Dapur Program Makan Bergizi Gratis
    Nasional | 1 bulan lalu
    Kemenkes Wajibkan SLHS bagi Dapur Program Makan Bergizi Gratis

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, dan kepala kantor pelayanan gizi di seluruh Indonesia.

  • ICJ Didorong Tegaskan Kewajiban Negara dalam Perkuat Komitmen Iklim Indonesia
    Nasional | 3 bulan lalu
    ICJ Didorong Tegaskan Kewajiban Negara dalam Perkuat Komitmen Iklim Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Krisis iklim global menuntut respons yang lebih ambisius dan terkoordinasi dari seluruh negara. Indonesia, sebagai salah satu pengemisi gas rumah kaca (GRK) terbesar dan negara rentan terhadap dampak perubahan iklim, kini berada di persimpangan penting.

  • Kewajiban Neto PII Indonesia Turun, Cerminkan Ketahanan Eksternal
    Ekonomi | 5 bulan lalu
    Kewajiban Neto PII Indonesia Turun, Cerminkan Ketahanan Eksternal

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan I 2025 mencatat penurunan kewajiban neto menjadi 224,5 miliar dolar AS, turun dari 245,7 miliar dolar AS pada akhir triwulan sebelumnya. Bank Indonesia menyatakan bahwa penurunan ini mencerminkan ketahanan eksternal yang tetap terjaga di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

  • Tiket Ferry Wajib Online, ASDP Genjot Digitalisasi Hadapi Lonjakan Libur Panjang
    Nasional | 5 bulan lalu
    Tiket Ferry Wajib Online, ASDP Genjot Digitalisasi Hadapi Lonjakan Libur Panjang

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menjelang periode libur nasional dan cuti bersama yang memadat pada akhir Mei hingga awal Juni 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperketat kebijakan layanan penyeberangan dengan mewajibkan seluruh transaksi tiket dilakukan secara digital melalui platform Ferizy.

  • Dukung Pemulihan Ekonomi, Dinas Pendidikan Aceh Imbau Sekolah Tak Wajibkan Wisuda
    Pemerintahan | 6 bulan lalu
    Dukung Pemulihan Ekonomi, Dinas Pendidikan Aceh Imbau Sekolah Tak Wajibkan Wisuda

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Pendidikan Aceh mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan jenjang menengah agar tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kewajiban. Imbauan ini disampaikan melalui surat resmi Nomor 400.3.8/5345 tertanggal 16 April 2025 yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh.

« 1 2 3 4 »