DIALEKSIS.COM | Milan - Merek mewah Italia, Ferragamo, mengatakan bahwa mereka dapat memetakan negara asal sebagian besar kulit yang digunakan untuk membuat sepatu dan tas tangan yang sangat diminati, yang merupakan langkah pertama dalam ketertelusuran menurut para ahli.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah mempercepat penyusunan regulasi baru yang secara khusus mengatur aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di platform e-commerce. Aturan ini ditargetkan menjadi payung hukum yang mengikat guna menciptakan ekosistem digital yang lebih adil dan kompetitif.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Regulasi Amerika Serikat, U.S. CLOUD Act, dinilai menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan data digital Indonesia, terutama di tengah meningkatnya arus data lintas negara dalam ekonomi digital global.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi. Seiring itu, penguatan regulasi terus dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah dinamika produksi serta ancaman perubahan iklim.
DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana penataan ulang hukum Pemilu mengemuka seiring dinamika politik terkini. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025 mengubah desain keserentakan pemilu di mulai tahun 2029, Pemilu nasional (untuk Presiden, DPR RI, dan DPD RI) akan dipisahkan dari Pemilu lokal atau Pilkada (untuk DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menjelaskan bahwa pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh dilakukan secara teknokratis dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kapasitas fiskal daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al-Haytar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam merumuskan regulasi penyiaran berbasis internet.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh bersama Pemerintah Aceh memastikan bahwa penyusunan regulasi turunan terkait penyiaran internet akan segera dilakukan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, yang memberikan mandat bagi KPI Aceh untuk mengatur media berbasis internet sebagai bagian dari jasa penyiaran di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang donor organ sebagai upaya penting untuk mengatur pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia. Regulasi ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh menutup tambang ilegal yang masih marak beroperasi di berbagai daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Dr. Arifatul Khorida, MPH, FISQua, mengatakan bahwa pihak manajemen telah menerima seluruh aspirasi pegawai dan berkomitmen mencari jalan penyelesaian yang sesuai dengan aturan.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Kabar bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas menjadi alarm serius bagi masa depan otonomi Aceh. Awalnya tersiar informasi bahwa perubahan UUPA untuk tahun 2025 tidak termasuk dalam prioritas legislasi, yang berarti jika berpegang pada daftar ini, pembahasan RUU tersebut tidak akan dilakukan tahun depan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menanggapi aksi unjuk rasa ratusan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin, yang digelar di lobi utama Kantor Gubernur Aceh, Jumat (18/7/2025).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jeda penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah.
DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.SI mendukung penuh terhadap kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sedang mempersiapkan regulasi untuk melegalkan sumur-sumur minyak rakyat melalui kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengimbau warga Indonesia untuk tidak tertipu tawaran berangkat dengan visa non haji. Regulasi Saudi sangat ketat, dan warga Indonesia perlu menyadari adanya larangan penggunaan visa selain visa haji.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bapanas melalui Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menggelar Sosialisasi Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 10/2024 tentang Batas Maksimal Cemaran (BMC) dalam Pangan Segar di Peredaran dan Perbadan No. 15/2024 tentang Batas Maksimal Residu (BMR) Pestisida dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan, pada Jumat (14/3/2025) secara hybrid.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh merespons usulan anggota DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, yang menyarankan pemanfaatan sektor iklan rokok sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski menghormati usulan tersebut, Pemko menegaskan bahwa setiap kebijakan harus selaras dengan regulasi yang berlaku.
DIALEKSIS.COM | Sabang - Di tengah semilir angin yang membawa aroma laut Sabang, sebuah pertemuan penting berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS). Dalam ruangan yang dipenuhi percakapan sarat makna dan harapan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan tekadnya untuk mengadvokasi BPKS agar dapat keluar dari belenggu regulasi yang menghambat kemajuan kawasan ini.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan judi online harus lebih keras. Salah satu langkah strategis yang akan segera diambil adalah penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih tegas dan menyeluruh.