Kamis, 01 Oktober 2026
Beranda / /

  • Pengamat Politik: Revisi UUPA Harus Lindungi Kekhususan Aceh dari UU Baru
    Polkum | 11 hari lalu
    Pengamat Politik: Revisi UUPA Harus Lindungi Kekhususan Aceh dari UU Baru

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik dan kebijakan publik Aceh, Dr. Usman Lamreung, menilai proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini menjadi inisiatif DPR RI memiliki sejumlah substansi penting yang harus diperjuangkan, terutama terkait penguatan kewenangan Aceh dan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

  • Mau Dibawa Kemana Dana Otsus Jilid II
    Kolom | 14 hari lalu
    Mau Dibawa Kemana Dana Otsus Jilid II

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini berstatus RUU usul inisiatif DPR RI. Seluruh fraksi sudah setuju. Dana Otsus digadang naik menjadi 2,5% dari DAU Nasional. 

  • Revisi UUPA Jadi Inisiatif DPR RI, Mualem–Dek Fadh Sampaikan Apresiasi
    Pemerintahan | 22 hari lalu
    Revisi UUPA Jadi Inisiatif DPR RI, Mualem–Dek Fadh Sampaikan Apresiasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) menyampaikan apresiasi kepada DPR RI setelah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

  • Eksklusif! Bahas Revisi UUPA Bersama Ketua Panja DPR: Otsus Aceh 2,5 Persen Selangkah Lagi?
    Dialog | 2 bulan lalu
    Eksklusif! Bahas Revisi UUPA Bersama Ketua Panja DPR: Otsus Aceh 2,5 Persen Selangkah Lagi?

    DIALEKSIS.COM | Dialog - Banda Aceh I Dialeksis - Dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh periode 2026-2030 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menjadi 2,5 persen. Tidak hanya itu, Bahlil juga secara langsung meminta Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mengawal perjuangan tersebut hingga tuntas dalam proses legislasi di DPR RI.

  • Revisi UU Sisdiknas Akui Pesantren sebagai Bagian Sistem Pendidikan Nasional
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Revisi UU Sisdiknas Akui Pesantren sebagai Bagian Sistem Pendidikan Nasional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kemenag menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat eksistensi pondok pesantren sebagai bagian utuh dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pengakuan kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam menghargai kontribusi historis dan nyata pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

  • Hendra Budian: Sikap Akomodatif Prabowo Buka Babak Baru Revisi UUPA
    Polkum | 2 bulan lalu
    Hendra Budian: Sikap Akomodatif Prabowo Buka Babak Baru Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Aceh, Hendra Budian, menilai arah politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai membuka ruang baru bagi percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

  • Pemerintah Aceh Siapkan Revisi PoD Blok Andaman
    Ekonomi | 3 bulan lalu
    Pemerintah Aceh Siapkan Revisi PoD Blok Andaman

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memerintahkan jajarannya segera mempersiapkan skema revisi PoD (Plane of Development) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) untuk dibahas dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

  • UUPA di Ujung Lobi Politik Aceh
    Polkum | 3 bulan lalu
    UUPA di Ujung Lobi Politik Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali memasuki fase krusial. Bagi Aceh, revisi ini bukan sekadar pekerjaan menyusun norma hukum baru. Ia adalah pertaruhan politik tentang masa depan kekhususan, keistimewaan, dan keberlanjutan pembangunan daerah bekas konflik tersebut.

  • Dr Fachrul Razi: Pusat Amputasi Kewenangan Aceh lewat Revisi UUPA
    Polkum | 3 bulan lalu
    Dr Fachrul Razi: Pusat Amputasi Kewenangan Aceh lewat Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus Anggota DPD RI periode 2014-2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., melayangkan kritik keras dan tajam terhadap sikap Pemerintah Pusat terkait arah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

  • Intens Bahas Revisi UUPA, Pemerintah Aceh Berterimakasih pada Forbes dan DPRA
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Intens Bahas Revisi UUPA, Pemerintah Aceh Berterimakasih pada Forbes dan DPRA

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh kembali berdiskusi dengan Pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR-RI dan DPD-RI (Forbes Aceh) tentang kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Bertempat di kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, diskusi ini berlangsung mulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB pada Senin (15/06/2026). 

  • Revisi UUPA Masuk Baleg, Begini Sikap Fraksi-Fraksi DPR
    Parlemenkita | 3 bulan lalu
    Revisi UUPA Masuk Baleg, Begini Sikap Fraksi-Fraksi DPR

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA menjadi usul inisiatif DPR.

    Kesepakatan itu menjadi langkah penting dalam proses revisi UUPA, terutama untuk memperkuat kekhususan Aceh, memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan keberlanjutan dana otonomi khusus bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

  • Fraksi-Fraksi DPR RI Kompak Dukung Penguatan Otsus Aceh dalam Revisi UUPA
    Parlemenkita | 4 bulan lalu
    Fraksi-Fraksi DPR RI Kompak Dukung Penguatan Otsus Aceh dalam Revisi UUPA

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada 26 Mei 2026 setelah pembahasan bersama pemerintah sejak Januari 2026.

« 1 2 3 4 »