DIALEKSIS.COM | Analisis - Dalam kehidupan, manusia memiliki peran sebagai makhluk sosial (Zoon Politicon), yang artinya manusia hidup secara sosial dan bermasyarakat, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhannya hidupnya, akan bergantung pada orang lain. Hal ini juga berlaku dengan dunia bisnis, di dalam dunia bisnis, jika seorang pengusaha ingin mencapai target penjualan, maka ia membutuhkan pelanggan untuk dapat melakukan penjualan, dalam perjalanan untuk mencapai target penjualan, maka seorang pengusaha tersebut diharuskan memiliki etika bisnis seperti jujur, adil, ramah, cakap, senang membantu pelanggan, menjaga hak-hak konsumen dan tidak menjelekkan bisnis orang lain. 

DIALEKSIS.COM | Analisis - Pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), belakangan ini menjadi isu panas di Aceh setelah terungkapnya sebuah buku berjudul Buku Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRA APBA 2023, Edisi Tahapan RAPBA 2023, yang dikeluarkan oleh Bappeda Aceh tahun 2022. Buku ini menjadi viral di media daring dan media sosial karena memuat nama-nama anggota DPRA dan proyek/kegiatan Pokir yang diusulkannya. 

DIALEKSIS.COM | Bank Aceh Syariah (BAS) merupakan salah satu bank syariah terbesar yang bermarkas di Banda Aceh. Keberadaan Direktur Utama yang kompeten menjadi kunci utama bagi kelangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan syariah kebangaan rakyat Aceh ini.  

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Publik masih dihangatkan dengan pembahasan tentang siapa sosok yang akan ditempatkan sebagai direktur utama Bank Syariah Aceh. Prosesnya terbilang panjang, sudah memakan waktu cukup lama. Namun sampai saat sekarang ini belum ada kepastian siapa yang akan dipercayakan menjadi Dirut.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Jika kita telisik di UUD 1945 telah diatur mengenai politik hukum sistem perekonomian nasional, dimana negara mendapat peran strategis dalam kegiatan ekonomi.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Baru baru ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan pihaknya melontarkan wacana opsi pemilu kemungkinan kembali pada sistem proporsional tertutup. Dimana nantinya masyarakat hanya akan mencoblos lambang partai, bukan nama caleg sebagaimana pemilu 2019. Jadi dalam sistem ini nama caleg bakal menghilang dalam surat suara, partai yang akan menentukan siapa yang duduk di kursi parlemen berdasar nomor urut caleg yang disusun partai sebagaimana pemilu 2004.

DIALEKSIS.COM - Konteks pemahaman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yakni cara mendelegasikan pengelolaan melalui instrument kebijakan desentralisasi (decentralisation). Artinya upaya pemerintah ‘negara’ memberikan kewenangan otonom bagi daerah melaksanakan pesta demokrasi melalui Pilkada. Bisa disimpulkan pelaksanaan Pilkada merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu).

DIALEKSIS.COM - Partai politik lokal cerminan dari keanomalian dari sistem politik Indonesia, hal ini terjadi akibat dinamika politik dan kepentingan kedaerahan yang terganggu atas perilaku pelaksana negara, yakni elit penguasa terhadap daerah tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Analisis - Wacana revisi Qanun Jinayat mengemuka di Aceh belakangan ini. Dalam advokasi yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil, muncul suara-suara yang menghendaki agar dua pasal dalam aturan setingkat perda itu dicabut.

Alasannya, kedua pasal dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal yang dimaksud yakni 47 dan 50.

DIALEKSIS.COM - Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di dalam kegiatan pertambangan, terdapat potensi kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Potensi kerusakan muncul sebagai sifat dari kegiatan penambangan yang dapat mengubah bentang alam sehingga berdampak pada terjadinya perubahan lingkungan hidup secara fisik, kimia dan biologi. 

DIALEKSIS.COM | Analisis - Dalam catatan sejarah demorkasi Indonesia, munculnya wacana mendorong Kebijakan afirmasi dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan dalam politik pertama kali dicetuskan jelang pemilu tahun 2004. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencalonan perempuan sebanyak 30% dari daftar calon anggota legislatif (caleg) tiap partai dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU No.12/2003).

Problema bahasa Aceh cukup banyak, sebanyak peta politik Aceh yang selalu meguyak; bergelombang. Namun ada satu butir terpenting dari ‘penyakit’ bahasa Aceh yang perlu segera didatangi ‘dokter spesialis”, yaitu soal Ejaan. Maksud ‘dokter spesialis’ adalah campur tangan Pemerintah Aceh yang cerdas, tangkas dan tuntas.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang rutin menerbitkan data survei. Sebagai lembaga penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, kali ini BPS Aceh menerbitkan buku tahunan berjudul “Provinsi Aceh Dalam Angka 2022.”

Penelusuran melalui laman LPSE Pemerintah Aceh, PT Sumber Cipta Yoenanda memenangkan tender Pembangunan Jembatan Kilangan dengan nilai kontrak Rp.42,9 miliar menggunakan APBA 2019, Kemudian surat perjanjian kerja nomor 31 AC/Bang/PUPR/APBA/2019 tanggal 2 Juli 2019.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ada perhatian khusus untuk tujuh provinsi di Bumi Pertiwi pada tahun 2022 ini. Tujuh gubernur di 7 provinsi ini akan berakhir masa pimpinanya, yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. 

Cara memahami politik Aceh haruslah dilakukan dengan pencermatan terhadap bagaimana kekuasaan dimaknai beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan, khususnya lokus Pilkada. Dielaborasikan memahami secara tersirat sehingga menemukan tingkat kebenaran yang dapat dipercaya. Tentunya pperasionalisasinya berbasiskan informasi dan data kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Berpedoman hal itulah tulisan ini dijabarkan sehingga jadi menarik diulas.

Salah satu tulisan H. Rosihan Anwar yang telah saya simpan lebih 30 tahun adalah sebuah kliping koran Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta tertanggal 15 Maret 1988 halaman “Opini” dengan judul “ Kerajaan Islam Samudera-Pasai di TVRI” Mengapa saya begitu setia menyimpan ‘koran bekas’ yang bahkan sudah berbau lumpur tsunami Aceh ini?

DIALEKSIS.COM | Analisis - Meskipun berbagai Regulasi terkait perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah telah terbit, namun perlindungan anak belum menjadi budaya yang masif di masyarakat. Implementasi perlindungan anak belum sepenuhnya menjawab persoalan faktual dan menjadi solusi. Pelanggaran hak anak, belum dipahami dalam perspektif yang sama dan Kehadiran Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) sebagai sebuah lembaga daerah yang bersifat independent yang mengawasi penyelenggara perlindungan anak di Aceh juga belum mendapat dukungan dengan baik.